DPRD Gelar Paripurna Bahas Ranperda Bahaya Kebakaran dan Pengelolaan Keuangan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Rapat Paripurna DPRD Makassar digelar dalam rangka mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Makassar, terhadap Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu (1/12/2021) di Ruang Paripurna DPRD Makassar, Jl. A.P Pettarani.

Didasari penjelasan Walikota beberapa hari yang lalu, pembacaan pandangan umum ini disampaikan juru bicara fraksi.

Pertama, Arifin Dg. Kulle dari Fraksi Demokrat, meminta mendetailkan pengelolaan daerah serta memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin.

Sementara, Hj. Nurul Hidayat (F-Golkar) menyampaikan, tata kelola keuangan daerah yang muaranya adalah APBD diharapkan dikelola berbasis kinerja, dikaitkan dengan pendapatan dan belanja daerah sesuai APBD.

Selanjutnya, Mario David (F-Nasdem) menilai Ranperda pencegahan kebakaran merupakan gagasan yang baik dalam rangka perlindungan masyarakat.

Sedangkan, Muchlis A. Misbah (F-Nurani Indonesia Bangkit) mengungkapkan, bahwa pihaknya berharap landasan filosifis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetap menjadi dasar pelayanan bagi pengguna jasa kebakaran.

Sedangkan Fraksi PDIP lewat Juru Bicara Alhidayat Samsu, beraharap dapat mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran baik itu di pemukiman warga maupun gedung tinggi.

Selain itu, Hj. Muliati (F-PPP) yang bersesuaian dengan pandangan Fraksi Gerindra oleh Kasrudi, berpandangan, Ranperda ini diharapkan memicu penyerapan anggaran yang bermuara pada APBD Kota Makassar. Sedangkan, dalam bencana kebakaran, pencegahan adalah hal utama dibandingkan dengan penanganan pasca bencana.

Senada dengan itu, Anwar Faruq (F-PKS) meminta penjelasan masing-masing unsur, seperti apa peran swasta, pemerintah maupun pengusaha-pengusah.

“Jika kewajiban menyediakan alat pemadam kebakaran ringan di rumah masyarakat, pemkot diharap menakar secara proporsional,” tegasnya.

Terakhir, Sahruddin Said dari Fraksi PAN menyarankan rekrutmen tenaga dalam rangka idealnya personil dan armada.

“Yang harus dilakukan respon time dari posko induk guna mengoptimalkan pencegahan,” pungkasnya. (Ig)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL TNI / POLRI

Pangdam XIV/Hsn Terima Kunjungan Silahturahmi Menteri PPN/Kepala Bappenas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno menerima kunjungan silahturahmi dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Dr. Rachmat Pambudy bersama rombongan, bertempat di Ruang Tamu Pangdam, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (17/6/2025). Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama rombongan ini disambut hangat oleh Pangdam beserta sejumlah Pejabat Utama […]

Read more
Makassar SULSEL

Harga Pangan Lebih Murah, Pemprov Sulsel Gelar GPM di Kandea 2

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya konkret menekan harga pangan dan menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pokok.  Kegiatan ini digelar pada Selasa (17 Juni 202 tepatnya di dekat Masjid Nurul Jamaah, Jalan Kandea 2, Kota Makassar. Wilayah ini berada di Kecamatan Bontoala yang merupakan […]

Read more
Makassar SULSEL

Tuntutan Pembayaran Gaji Hayat Gani ke Pemprov Tidak Sesuai Aturan, Begini Penjelasan Jufri Rahman

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pernyataan Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov), Abdul Hayat Gani yang mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menyelesaikan hak-haknya sebagai aparatur sipil negara, dinonaktifkan pada akhir 2022, dan dirinya belum menerima gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain.  Adapun total gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan selama ia dinonaktifkan disebutkan mencapai Rp8.038.270.000. Pernyataan Hayat Gani ini mendapat tanggapan […]

Read more