MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Komisi B DPRD Kota Makassar bersama Plt Direksi Perumda Air Minum Makassar melakukan peninjauan jaringan pipa air di Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (29/4/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan persoalan krisis air bersih di wilayah utara Makassar yang selama ini dikeluhkan warga dapat segera teratasi. Masalah tersebut juga menjadi perhatian khusus Wali Kota Makassar.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengungkapkan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama dengan Plt Direksi Perumda Air Minum yang baru dalam menyelesaikan persoalan klasik yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Kita ingin memastikan ada solusi konkret untuk masyarakat utara kota. Setelah itu, kita akan kaji secara menyeluruh di mana letak permasalahannya, lalu kita perintahkan PDAM untuk membangun dan mengoptimalkan jaringan pipa,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Direktur Perumda Air Minum Makassar, Andi Syahrum Makkarudde, menyatakan pihaknya akan mengupayakan optimalisasi sumber air untuk wilayah utara agar distribusi dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
“Kita ingin persoalan ini tuntas, bukan sekadar menjadi obat penenang bagi warga. Kendalanya selama ini adalah debit air yang disuplai ke utara tidak mencukupi. Ini yang sedang kita carikan alternatif solusinya,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah memaksimalkan pompa dari Panaikang. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak ketiga sebelum menindaklanjuti langkah teknis di lapangan.
“Peninjauan di Jalan Urip Sumoharjo ini untuk memastikan jaringan pipa sebenarnya sudah tersedia, namun aliran airnya belum sampai ke utara,” katanya.
Menurutnya, terdapat tiga alternatif sumber suplai air yang tengah dikaji, yakni dari Somba Opu, Moncong Loe, atau Panaikang. Pihaknya berkomitmen memilih solusi paling efektif mengingat waktu yang terbatas.
“Kami hanya punya waktu sekitar enam bulan. Mudah-mudahan sebelum lima bulan persoalan ini sudah bisa dituntaskan,” tambahnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, menegaskan agar pihak ketiga yang terlibat tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Jangan hanya memikirkan uang lalu mengorbankan warga utara. Mereka ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan PDAM yang sudah lebih dari 10 tahun tanpa solusi,” tegasnya.
Basdir juga menyoroti ketimpangan distribusi air yang dinilai masih terjadi, di mana wilayah tertentu justru mendapatkan pasokan air berlebih dibandingkan kawasan utara.
“Kalau jaringan sudah bagus, tinggal bagaimana suplai airnya. Jangan hanya daerah elit yang kebagian banyak air, sementara warga di utara untuk kebutuhan dasar saja kesulitan,” ujarnya.
Komisi B, lanjutnya, akan segera memanggil pihak ketiga untuk dimintai komitmen. Jika tidak ada kejelasan terkait keberlanjutan kerja sama, DPRD tidak segan melakukan evaluasi total terhadap kontrak yang ada.
“Kita akan panggil pihak ketiga, bahkan menghadirkan ahli hukum jika diperlukan. Kalau tidak ada komitmen, kita evaluasi total kerja samanya,” tutupnya. (*)
