DPRD Setujui Ranperda Kerjasama Sister Province Sulsel dengan Jepang

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai kerjasama sister province antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan Pemerintah Prefektur Ehime Jepang, telah disetujui seluruh fraksi di DPRD Sulsel melalui rapat Paripurna, di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (20/7/2020).

Kesepakatan berdasarkan pandangan masing-masing fraksi, yakni Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, PKB, PAN dan PPP.

Mewakili Fraksi Golkar, Ince Langke, sangat mengapresiasi seluruh Panitia Khusus (Pansus) Ranperda kerjasama Sulsel dengan Jepang, sebab ini diyakini dapat mengantarkan masyarakat Sulsel kepada kesejahteraan.

“Tentunya sebelum kami menyetujui ini, patut kita apresiasi atas atensi dan kerja keras teman-teman Pansus,” katanya.

Dari Fraksi Gerindra, Andi Mangunsidi juga memberi apresiasi dan penghargaan kepada seluruh anggota Pansus dan Pemprov Sulsel atas Ranperda tersebut.

“Tentunya apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pansus atas kinerja dan perjuangannya,” ujarnya.

Fraksi PKS Sri Rahmi menitipkan harapan atas persetujuan Ranperda tersebut, kiranya mampu membawa sebuah perubahan besar untuk masyarakat Sulsel.

“Semoga Ranperda ini bisa menambah sebuah perubahan bagi Sulawesi Selatan,” harapnya.

Mewakili Fraksi PAN, Andi Irwandi Nasir mengaku sangat mempercayai Pemprov Sulsel, bahwa kerjasama ini dapat mengantarkan kesejahteraan masyarakat Sulsel.

“Kami percaya bahwa semua yang diupayakan pemerintah provinsi untuk kesejahteraan masyarakat Sulsel,” jelasnya.

Mewakili Fraksi PPP DPRD Sulsel, Rismayanti memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulsel karena sudah mengambil langkah strategis untuk membangun kerjasama dengan pihak Ehime Jepang.

“Kami apresiasi kepada Gubernur yang telah mengambil langkah strategis untuk bekerjasama dengan pemerintah Jepang. Semoga ini mengantarkan masyarakyat kepada sebuah kesejahteraan,” tutupnya.

Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah mengucapkan terimakasih kepada seluruh Pansus Ranperda Kerjasama Sulsel-Jepang di bidang pengelolaan ikan tuna, pengelolaan industri garam, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan dan destinasi pariwisata.

“Di bidang perkebunan kita fokus soal jeruk Selayar dan Malangke sebagai produk unggulan Sulsel, dan pengembangan produk-produk hasil pertanian,” katanya. (hum)

Editor : Anisah S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Camat Makassar Gelar Rakor, Bahas PK5

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.- Bertempat di ruang kerjanya, Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan didampingi Sekcam Makassar Ismawaty Nur menggelar Rapat Koordinasi bersama para Lurah, Kepala Seksi se – Kecamatan Makassar, Rabu (25/3/2026). Rakor tersebut membahas mengenai Pedagang Kaki Lima (PK5) di wilayah masing-masing yang melanggar, dengan menggunakan badan jalan. Diketahui saat ini Pemkot Makassar sedang gencar – […]

Read more
Makassar SULSEL

Dinas PU Makassar Gelontorkan Rp10,6 Miliar untuk Perbaikan Akses TPA Antang, Dikerjakan Tahun 2026

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota Makassar dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, merancang program memprioritaskan pembenahan infrastruktur pendukung di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang selama ini kerap terkendala akses keluar masuk armada. Salah satu fokus utama yang disiapkan […]

Read more
Makassar SULSEL

Dipimpin Wali Kota Munafri, Makassar Jadi yang Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemkot Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi […]

Read more