Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung Resmi Dilantik Presiden Prabowo

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/04/2025).

Dalam keterangannya usai pelantikan, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo menyampaikan penghargaan tinggi kepada Presiden Prabowo yang telah melantik dirinya bersama kepala daerah yang lain di Istana hari ini.

“Terima kasih banyak Bapak Presiden. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya hari ini. Hari yang baik bagi kami orang Kristen di Papua. Jadi di Paskah kami mendapat sebuah penghargaan kami dilantik di istana. Suatu kebahagiaan yang tidak pernah kami bayangkan,” ucap John Tabo.

Ia melanjutkan bahwa amanat sekaligus program yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk menyejahterakan rakyat akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. John Tabo juga mengatakan bahwa dirinya bersama Wagub Papua Pegunungan akan memulai menuntaskan persoalan yang ada di daerahnya.

“Kami akan kembali meletakkan legacy yang baik di daerah otonomi yang baru ini dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam program-program kesejahteraan rakyat, menjaga lingkungan, dan mencerdaskan anak bangsa, masalah pendidikan dan infrastruktur, yang harus kita bangun untuk konektivitas antarprovinsi, antarkabupaten, ke distrik-distrik, dan desa-desa,” lanjutnya.

Senada, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani juga menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan program pemerintah yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ia juga akan bekerja keras sesuai dengan amanat yang telah disumpahkan.

“Kami akan bekerja keras sesuai dengan amanat yang telah disumpahkan tadi. Dan kami akan melaksanakan dengan program-program yang telah kami tentukan, melaksanakan Undang-Undang Dasar dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan yang tidak melawan hukum,” ujar Hidayat.

Selain itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga akan menuntaskan permasalahan yang ada di daerahnya, termasuk permasalahan penyelundupan yang merugikan negara. Menurutnya, permasalahan penyelundupan ini turut menjadi perhatian Presiden Prabowo.

“Apa ini yang diperintahkan Presiden sesuai undang-undang, sesuai yang berlaku kita tetap laksanakan. Apalagi Pak Presiden sekarang menginginkan Bangka Belitung, bagaimana penyelundupan di Bangka Belitung yang merugikan negara dan merugikan rakyat harus saya tuntaskan,” katanya. 

Sumber : BPMI Setpres

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jakarta Makassar

Pemkot Makassar Belajar ke Food Station Jakarta, Bidik Bisnis Pangan dan Urban Farming

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan kota. Dalam rangka mempersiapkan pendirian Perseroda, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Food Station Tjipinang Jaya, perusahaan daerah milik Pemprov DKI Jakarta yang sukses membangun model bisnis pangan berkelanjutan. Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat transformasi Badan […]

Read more
Jakarta Lingkungan

Taruna Bhayangkara Hijaukan Negeri Lewat Aksi Penanaman 100 Pohon Bakau di Jakarta Utara

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Sebanyak sepuluh Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) menggelar kegiatan penanaman 100 pohon bakau di Taman Wisata Alam Angke, Jakarta Utara, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kegiatan yang mengusung tema “Taruna Bhayangkara Hijaukan Negeri, Bakti Nyata untuk Bumi Pertiwi” ini dilaksanakan pada Senin (28/7/2025) pukul 09.00 WIB. Kapolsek Metro Penjaringan, AKBP Agus […]

Read more
Jakarta

KPI Usul Solusi Masalah KPID Lewat Revisi UU Pemda

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menjadi solusi permasalahan kelembagaan di KPI Daerah. Pasalnya, sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, fungsional KPID di seluruh Provinsi, mengalami kesulitan baik secara kesekretariatan maupun penganggaran. “Kami berharap Kemendagri […]

Read more