Soroti Kasus Keracunan MBG, APPMBGI Minta Audit Menyeluruh dan Penguatan Standar Pangan

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI), Dr. Ir. Abdul Rivai Ras menegaskan perlunya strategi perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara komprehensif di tengah derasnya kritik publik terhadap pelaksanaan program tersebut.

Hal itu disampaikan Rivai Ras saat ditemui di ruang kerjanya di kawasan Jakarta Timur, Sabtu (23/5/2026). Menurutnya, berbagai persoalan seperti kasus keracunan massal, lemahnya standar keamanan pangan, hingga minimnya transparansi harus segera dibenahi agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat dipulihkan.

“Kita sebagai asosiasi membutuhkan strategi menghadapi perkembangan terkini terkait isu MBG yang semakin hari mendapat hujatan dari ruang publik,” ujar Rivai Ras.

Ia menilai, langkah pertama yang harus dilakukan adalah audit dan evaluasi total terhadap tata kelola anggaran maupun operasional dapur atau satuan pelayanan MBG. Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memastikan program tersebut benar-benar berorientasi pada kebutuhan siswa, bukan sekadar proyek administratif.

Selain itu, Rivai Ras juga menekankan pentingnya memperketat standar keamanan pangan. Menurutnya, investigasi independen diperlukan untuk memastikan penyebab kasus keracunan serta memperbaiki penerapan standar higienitas di lapangan.

“Pengawasan sanitasi, sterilisasi alat, hingga proses pengolahan makanan harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

APPMBGI juga mendorong pemberdayaan pihak sekolah dalam pengawasan kualitas makanan. Rivai Ras menyebut sekolah harus diberikan kewenangan untuk menolak atau mengembalikan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, basi, atau tidak higienis saat diterima.

Tak hanya itu, ia menilai perlu adanya desentralisasi pengelolaan program dengan melibatkan lebih banyak tenaga gizi lokal, asosiasi terkait, serta lembaga sertifikasi independen dan kredibel guna memperkuat pengawasan mutu makanan.

Rivai Ras menambahkan, transparansi kepada publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Penyelenggara program diharapkan lebih terbuka terkait hasil investigasi maupun langkah mitigasi dalam penanganan kasus agar kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih.

Menurutnya, berbagai langkah strategis dan taktis tersebut menjadi bagian penting dari partisipasi publik dalam menjaga kualitas program MBG agar hak kesehatan anak, mutu makanan, serta keberlanjutan program tetap terjamin dengan baik. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jakarta SULSEL TNI / POLRI

Kapolda Sulsel Terima Pin Emas dari Menteri ATR/KBPN atas Keberhasilan Berantas Mafia Tanah

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menerima penghargaan berupa Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KBPN) sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dan kontribusi dalam mendukung pemberantasan praktik mafia tanah serta penanganan tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H […]

Read more
Jakarta Makassar

Di Bawah Kepemimpinan Wali Kota Munafri, Makassar Raih Penghargaan Program KB Terbaik I Nasional 2026

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar, dibawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional, bertepatan momentum HUT Kota Makassar 2026. Kali ini, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Parasamya Karya Kencana Tahun 2026 kategori Pengelola Program Keluarga Berencana (KB) Terbaik I. Penghargaan bergengsi itu, […]

Read more
Jakarta Presiden RI

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan, Bahas Rekomendasi Usulan Gelar Pahlawan Nasional 2026

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4 November 2026). Pertemuan tersebut membahas rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) terkait usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh bangsa dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2026. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kebudayaan menyampaikan hasil […]

Read more