JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI), Dr. Ir. Abdul Rivai Ras menegaskan perlunya strategi perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara komprehensif di tengah derasnya kritik publik terhadap pelaksanaan program tersebut.
Hal itu disampaikan Rivai Ras saat ditemui di ruang kerjanya di kawasan Jakarta Timur, Sabtu (23/5/2026). Menurutnya, berbagai persoalan seperti kasus keracunan massal, lemahnya standar keamanan pangan, hingga minimnya transparansi harus segera dibenahi agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat dipulihkan.
“Kita sebagai asosiasi membutuhkan strategi menghadapi perkembangan terkini terkait isu MBG yang semakin hari mendapat hujatan dari ruang publik,” ujar Rivai Ras.
Ia menilai, langkah pertama yang harus dilakukan adalah audit dan evaluasi total terhadap tata kelola anggaran maupun operasional dapur atau satuan pelayanan MBG. Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memastikan program tersebut benar-benar berorientasi pada kebutuhan siswa, bukan sekadar proyek administratif.
Selain itu, Rivai Ras juga menekankan pentingnya memperketat standar keamanan pangan. Menurutnya, investigasi independen diperlukan untuk memastikan penyebab kasus keracunan serta memperbaiki penerapan standar higienitas di lapangan.
“Pengawasan sanitasi, sterilisasi alat, hingga proses pengolahan makanan harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
APPMBGI juga mendorong pemberdayaan pihak sekolah dalam pengawasan kualitas makanan. Rivai Ras menyebut sekolah harus diberikan kewenangan untuk menolak atau mengembalikan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, basi, atau tidak higienis saat diterima.
Tak hanya itu, ia menilai perlu adanya desentralisasi pengelolaan program dengan melibatkan lebih banyak tenaga gizi lokal, asosiasi terkait, serta lembaga sertifikasi independen dan kredibel guna memperkuat pengawasan mutu makanan.
Rivai Ras menambahkan, transparansi kepada publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Penyelenggara program diharapkan lebih terbuka terkait hasil investigasi maupun langkah mitigasi dalam penanganan kasus agar kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih.
Menurutnya, berbagai langkah strategis dan taktis tersebut menjadi bagian penting dari partisipasi publik dalam menjaga kualitas program MBG agar hak kesehatan anak, mutu makanan, serta keberlanjutan program tetap terjamin dengan baik. (*)
