JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM — Ketua Umum Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat (Persakmi) Prof. Dr. Aminuddin Syam, M.Kes., M.Med.Ed menilai capaian gemilang Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar menjadi salah satu refleksi nyata dari keberhasilan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat sistem perlindungan kesehatan publik nasional.
Dalam survei nasional yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan (YLKP) — lembaga nirlaba yang didirikan oleh mantan Rektor Unhas, Prof Basri Hasanuddin, Prof Radi A. Gany, Prof dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D., dan Prof Mansyur Ramli di era tahun 1998 — pada survei 1–19 Oktober 2025, BPOM RI menempati peringkat ketiga nasional dalam kategori kinerja dan kepercayaan publik tertinggi 2025 dengan skor 84,7%.
Kinerja tersebut dinilai publik tidak hanya menunjukkan profesionalisme BPOM sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, tetapi juga mencerminkan konsistensi pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat lembaga strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
“Kepuasan publik terhadap BPOM adalah bukti kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang merasa terlindungi dari berbagai produk yang bisa merusak kesehatan mereka. Yang lebih penting lagi, pimpinan BPOM selalu hadir mengawasi dan mengedukasi masyarakat dalam hal pangan dan obat-obatan. Jadi peringkat itu adalah simbol realisasi harapan masyarakat terhadap BPOM,” ujar Prof. Dr. Aminuddin Syam, M.Kes., M.Med.Ed, yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Senin (20/10/2025).
Kebijakan Visioner di Era Prabowo–Gibran
Menurut Prof. Aminuddin, keberhasilan BPOM tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang sejak awal pemerintahan menekankan pentingnya kemandirian kesehatan nasional dan ketahanan gizi rakyat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan regulasi berbasis sains.
“Saya setuju dengan upaya sertifikasi produk pangan yang akan diekspor, baik berupa rempah maupun bahan pangan lainnya. Karena hal itu bertujuan untuk memastikan keamanan bahan pangan dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dengan sertifikasi, konsumen akan semakin percaya terhadap produk-produk yang berasal dari Indonesia,” lanjut Prof. Aminuddin.
Ia menilai, kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar di BPOM yang dikenal inovatif dan berorientasi pada science-based policy sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo–Gibran yang mengedepankan kedaulatan pangan dan kesehatan rakyat.
Program seperti WHO WLA Level 4, digitalisasi pengawasan pangan, dan kepercayaan US FDA kepada BPOM sebagai Certifying Entity ekspor rempah Indonesia menjadi tonggak baru reputasi BPOM di kancah global — sekaligus menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam sistem keamanan pangan dan obat.
Kinerja Lembaga sebagai Wujud Keberhasilan Pemerintahan
Prof Aminuddin Syam menyebut capaian BPOM RI merupakan bukti bahwa sistem pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menciptakan ekosistem birokrasi yang produktif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
“Survei ini menunjukkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga negara yang bekerja nyata untuk rakyat. BPOM menjadi contoh bagaimana sinergi kebijakan pusat dengan kepemimpinan lembaga mampu memberikan dampak langsung,” ujar Prof Aminuddin.
Sinergi Ilmu, Kepemimpinan, dan Rasa Aman Rakyat
Dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, BPOM tidak hanya menjadi regulator, tapi juga guardian yang memastikan setiap produk pangan dan obat yang dikonsumsi rakyat aman, bermutu, dan terjamin.
Di bawah Prof. Taruna Ikrar, lanjut Prof Aminuddin Syam, BPOM menjelma menjadi lembaga berstandar global yang mengedepankan Inovasi, Integritas, dan Perlindungan untuk Bangsa — sejalan dengan semangat BerAKHLAK dan visi besar pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.
“Capaian ini bukan prestasi lembaga, tapi bagian dari keberhasilan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran mewujudkan negara yang melindungi rakyatnya dari hulu hingga hilir,” pungkas Prof. Aminuddin. (*)
