MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pengamat komunikasi politik dan pemerintahan sekaligus Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Praktisi dan akademisi Public Reations. Dr. Iqbal Sultan, menilai langkah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam merespons krisis bahan bakar minyak (BBM) sudah tepat.
Menurutnya, persoalan yang awalnya berupa antrean solar bersubsidi bagi kendaraan angkutan dan truk berkembang menjadi krisis publik ketika antrean BBM meluas hingga kendaraan pribadi.
Ia mengatakan, antrean yang berlangsung lebih dari sepekan tidak hanya menimbulkan keresahan karena waktu tunggu yang panjang, tetapi juga mempersempit ruang lalu lintas dan memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan.
“Jadi pada saat krisis terjadi, krisis bahan bakar yang kemudian membuat para pemakai kendaraan pribadi, motor dan roda empat, juga melakukan antrean yang panjang, pada saat itu terjadilah sebenarnya krisis publik,” kata Iqbal.
Respons Pemerintah Harus Lebih Cepat
Iqbal menilai respons pemerintah terhadap persoalan tersebut pada awalnya belum cukup cepat. Menurut dia, keterlambatan komunikasi dapat memperbesar eskalasi krisis karena ruang informasi kemudian diisi berbagai rumor dan narasi negatif.
“Tiga hari berlangsung itu tidak ada tanggapan, bukan tidak ada, mungkin lambat tanggapan pemerintah. Nanti di hari ketiga tiba-tiba turun gubernur, turun wali kota,” ujarnya.
Ia menilai, dalam situasi krisis, pemerintah perlu segera mengendalikan narasi melalui komunikasi yang cepat, terbuka, dan terukur.
“Kalau tidak ada pengendalian narasi, maka yang terjadi adalah eskalasi krisis semakin terbuka. Karena lambatnya komunikasi, kemudian tidak terlalu terbuka pimpinan untuk menyampaikan sesuatu,” kata Iqbal.
Menurutnya, kekosongan informasi dalam situasi krisis berpotensi dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan memperbesar keresahan masyarakat.
“Begitu dia membuat satu keputusan tentang apa yang harus dilakukan di esok harinya, maka sebenarnya dia menutup celah untuk berkembangnya narasi negatif,” ujarnya.
Puji Langkah Cepat Munafri
Iqbal memberikan apresiasi terhadap langkah Munafri yang turun langsung memantau kondisi di lapangan dan mengambil langkah untuk merespons antrean BBM.
Ia menilai, keputusan tersebut menunjukkan adanya komunikasi krisis yang proaktif dari pemerintah daerah.
“Inilah seorang pimpinan yang sungguh-sungguh memahami tentang krisis publik. Dia memanajemen komunikasi krisisnya. Dia tidak sekadar turun langsung, tetapi dia melakukan langkah-langkah proaktif,” katanya.
Menurut Iqbal, komunikasi cepat yang dilakukan pemimpin memiliki fungsi penting untuk menjaga kepercayaan dan reputasi pemerintah di mata masyarakat.
“Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Wali ini adalah mencegah eskalasi krisis ini. Cepat sekali dia membuat satu keputusan melalui rapat dinasnya dan kemudian mengedarkan surat edaran,” ujarnya.
Diketahui Pemkot Makassar telah mengeluarkan edaran sekolah daring untuk PAUD, SD, Hingga SMP dan telah memberlakukan WFH bagi Pegawai
Ia menilai langkah tersebut dapat mencegah berkembangnya krisis kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah.
“Dia menjaga kepercayaan dan reputasi. Pak Wali saat itu sebenarnya menjaga kepercayaan dan reputasinya dari masyarakatnya,” kata Iqbal.
Minta Maaf Bukan Berarti Mengaku Bersalah
Meski mengapresiasi respons Munafri, Iqbal menyarankan agar wali kota tetap mempertimbangkan penyampaian permintaan maaf kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi komunikasi krisis.
Menurutnya, permintaan maaf dari seorang pemimpin tidak selalu berarti mengakui kesalahan. Dalam konteks krisis publik, permintaan maaf dapat menjadi bentuk pengambilan tanggung jawab untuk meredakan tekanan masyarakat.
“Seandainya Wali Kota cepat melakukan permintaan maaf, ‘mohon maaf’ yang tulus, dan melakukan perbaikan langkah-langkah yang transparan yang bisa mengurangi tekanan publik, itu akan menjadi langkah yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemimpin tidak harus menjadi pihak yang secara langsung menyebabkan masalah untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
“Minta maaf itu dalam krisis publik bukan sesuatu yang tabu dan bukan berarti ‘saya bukan yang bersalah, kenapa saya minta maaf?’ Bukan itu. Artinya dia mengambil tanggung jawab,” kata Iqbal.
Menurutnya, sikap tersebut justru dapat menunjukkan kepemimpinan dan memperkuat kepercayaan publik.
Komunikasi Humanis Perlu Dipertahankan
Iqbal juga mengapresiasi pendekatan Munafri ketika turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat maupun pihak terkait.
Ia menilai komunikasi secara langsung dan manusiawi dapat membantu mengendalikan emosi publik yang meningkat akibat antrean dan kelangkaan BBM.
“Dia lebih datang ke korban itu. Dia berani datang dan dia tahu ini pasti ada yang meneriakkan dia. Walaupun bukan dia yang bersalah, ujarnya.
Menurut Iqbal, cara pemimpin berinteraksi langsung dengan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam pengendalian krisis.
“Dia menepuk-nepuk, dia bertanya bagaimana. Itu pengendalian emosional yang bagus sekali dari Pak Wali,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar komunikasi publik tersebut tidak berhenti setelah situasi mulai terkendali. Pemerintah harus terus memberikan informasi dan memastikan proses pemulihan berjalan hingga kondisi benar-benar normal.
Perlu Percepat Pemulihan Pascakrisis
Iqbal mengatakan, setelah mengambil langkah darurat, pemerintah perlu masuk ke tahap pemulihan pascakrisis. Komunikasi publik harus terus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Dia harus tetap memberikan terus-menerus perhatian. Jangan hanya berhenti sampai di sini saja. ‘Oh, saya berhasil,’ lalu kemudian dia berhenti. Tidak,” ungkap Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Unhas tersebut
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan komunikasi yang konsisten agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan persoalan BBM dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah.
“Dia harus tetap mengembalikan kepercayaan publik, memulihkan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan membangun kesiapan ke depan,” ujar Iqbal.
Iqbal menilai, keberhasilan pemerintah dalam menangani krisis tidak hanya diukur dari keputusan yang diambil saat situasi memuncak, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan komunikasi, meredam keresahan, serta mempercepat pemulihan setelah krisis. (*)
