MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) Wilayah 4 (Sulawesi, Maluku dan Papua) menggelar Dialog Publik Efektivitas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Dialog digelar di Warkop Country Coffee Resto (CCR), Makassar (31/1/2020).
Dengan tema Sumbang Pikiran Mengawal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, diskusi ini menghadirkan perwakilan lembaga kemahasiswaan bidang kesehatan, NGO, OKP, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memperoleh informasi mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Koordinator ISMKMI Wilayah 4, La Unga Samsi selaku pelaksana kegiatan mengatakan, bahwa kegiatan ini adalah upaya untuk mendapat penjelasan yang utuh dari berbagai pihak terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Selaku mahasiswa, kami ingin memastikan bahwa kenaikan iuran BPJS ini untuk perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia,” katanya.
Setiap kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, lanjutnya, harus selalu dikritisi. Termasuk kenaikan iuran BPJS ini. “Kami menilai pelayanan kesehatan selama ini belumlah maksimal dan merata, sehingga kenaikan iuran BPJS ini harus menjawab semua persoalan pelayanan kesehatan selama ini,” imbuhnya.
La Unga Samsi menambahkan, dengan adanya penyesuaian iuran ini, mereka berharap program BPJS Kesehatan akan mengalami perbaikan, dari segi aspek pemanfaatan serta kualitas layanan kesehatan dan manajemen kepesertaan.
Kenaikan dan penyesuaian iuran BPJS tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, terkait Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
BPJS Kesehatan Wilayah IX yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi, Diah Eka Rini mengatakan, bahwa BPJS telah melakukan beberapa program dalam rangka mengurangi dampak kenaikan iuran kepada masyarakat.
“Seperti memperbaiki pelayanan dengan mengurangi tingkat antri dalam setiap pelayanan BPJS, membuat aplikasi digital sehingga informasi BPJS bisa langsung diakses dari smartphone peserta, serta melakukan pengawasan di setiap rumah sakit untuk memastikan standar pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan sudah sesuai,” terang Diah Eka Rini.
Lanjutnya, keputusan kenaikan iuran BPJS kesehatan adalah pilihan yang diambil pemerintah, daripada harus mengurangi jenis layanan kesehatan. Untuk dampak kenaikan iuran BPJS, pihaknya meningkatkan pelayanan administrasi, ada Program Super Praktis untuk peserta yang akan turun kelas.
Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh para peserta JKN-KIS dari tahun 2014 sampai 2019. Artinya program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Terkait dengan penyesuaian iuran pada tahun 2019, komitmen pemerintah untuk menutupi defisit akibat pembiayaan yang sudah dikeluarkan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2014 defisit terus, ini kan artinya memang ada perhitungan yang tidak tepat dari sisi biaya pelayanan maupun batas iuran yang sudah ditetapkan,” pungkas Diah saat menjelaskan perihal adanya penyesuaian tarif BPJS.
Penulis : M. Suyuti
Editor. : Jesi Heny
