Jukir Makassar Tolak Parkir Elektronik dan Swastanisasi Parkir

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Ratusan juru parkir (Jukir) melakukan demo di depan Kantor PD Parkir Makssar Raya di Makassar, Senin (16/2/2020). Mereka menolak parkir elektronik yang diterapkan PD Parkir Makassar Raya.

Awalnya (Rabu, 13/2/2020) Jukir sudah diundang ke PD Parkir Makassar Raya untuk ikut sosialisasikan rencana penerapan parkir elektronik. Dan dalam pertemuan itu, Jukir sudah menolak rencana itu.

Melanjutkan penolakan tersebut, hari ini ratusan massa yang merupakanJukir yang ada di Makassar turun ke jalan. Mereka dengan tegas menolak penerapan parkir elektronik dan swastanisasi parkir di Makassar.

“Pendapatan PD Parkir sudah cukup banyak. Saya tahu penghasilan Perusda ini tidak kurang dari Rp8 miliar. Sementara deviden yang dibayar ke Pemkot itu hanya Rp 1 miliar. Bahkan rapat dengar DPRD Makassar pada 4 Desember 2017, PAD PD Parkir hanya Rp560 juta. Artinya, pendapatan Perusda tidak kurang Rp 7 miliar setiap tahun,” ulas Korlap Jukir tersebut yang tidak ingin dia sebutkan namanya itu.

Karena pertimbangan itulah, sehingga Jukir menolak penerapan parkir elektronik dan swastanisasi parkir. Selain itu, penerapan parkir eletronik akan merugikan Jukir.

“Kami siap bermitra dengan Perusda, tapi jangan dirugikan. Sebab kami juga mempunyai hak hidup yang harus dihormati manajemen Perusda ini. Bahkan, ada satu program Perusda ini yang belum diterapkan ke keluarga Jukir, yakni anak Jukir harus bersekolah. Mestinya direalisasikan ini,” katanya.

Selanjutnya pengunjuk rasa menuju Kantor Balaikota Makassar untuk menyampaikan aspirasinya.

Terkait Unjukrasa Jukir, Ini Kata Humas PD Parkir

Terkait aksi unjukrasa Jukir yang tergabung dalam Aliansi Jukir Makassar, Humas PD.Parkir Makassar Raya, Asrul B mengatakan, jika hal tersebut hanya persoalan miskomunikasi dan koordinasi, sehingga sebagian kecil dari Jukir menolak diterapkannya Sistem Parkir Elektronik.

“Padahal idealnya jika sistem elektronik ini diterapkan, status mereka sebenarnya sudah masuk dalam bagian kami (PD Parkir Makassar Raya). Bahkan kami akan memberikan kompensasi secara bertahap di angka Upah Minimum Kota, dan juga akan dilengkapi fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” terang Asrul.

Selain itu, imbuhnya, Jukir juga nantinya sudah bisa mendapat fasilitas pinjaman bank. “Misalnya apabila ingin KPR ataupun sebagainya, kami bisa memberikan rekomendasi, sebab mereka sudah menerima.gaji bulanan,” pungkas Humas PD Parkir yang dihubungi via Whatsapp.

Penulis : Asis Hasan

Editor. : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Rektor UPRI Makassar, M. Darwis Nur Tinri Melantik Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Manajemen Periode 2025–2029

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar, M. Darwis Nur Tinri, S.Sos., M.Si secara resmi melantik Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Manajemen (S2) untuk periode 2025–2029 pada hari Senin (30 Maret 2026). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 086/R-UPRI/III/2026 dan Nomor 087/R-UPRI/III/2026, yang menetapkan Dr. Sutarjo Tui, M.Si sebagai Ketua […]

Read more
Makassar SULSEL

Setelah Jalan Hertasning, Aroepala Segera Dikerjakan, Didahului Pengerjaan Drainase

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus memperkuat pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Salah satu fokus utama berada pada ruas Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala di Kota Makassar yang masuk dalam Paket 1 skema Multi Years […]

Read more
Sidrap SULSEL

Pelantikan Pengurus JMSI Sidrap Dihadiri Bupati Syaharuddin Alrif

SIDRAP, EDELWEISNEWS.COM – Pelataran Monumen Ganggawa, Pangkajene, menjadi saksi sejarah baru bagi ekosistem media siber di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Di bawah langit cerah pada Minggu (29/3/2026), Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sidrap periode 2026-2031 resmi dilantik untuk memperkuat pilar demokrasi di daerah berjuluk “Bumi Nenek Mallomo” tersebut. Prosesi pelantikan ini dipimpin […]

Read more