Jukir Makassar Tolak Parkir Elektronik dan Swastanisasi Parkir

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Ratusan juru parkir (Jukir) melakukan demo di depan Kantor PD Parkir Makssar Raya di Makassar, Senin (16/2/2020). Mereka menolak parkir elektronik yang diterapkan PD Parkir Makassar Raya.

Awalnya (Rabu, 13/2/2020) Jukir sudah diundang ke PD Parkir Makassar Raya untuk ikut sosialisasikan rencana penerapan parkir elektronik. Dan dalam pertemuan itu, Jukir sudah menolak rencana itu.

Melanjutkan penolakan tersebut, hari ini ratusan massa yang merupakanJukir yang ada di Makassar turun ke jalan. Mereka dengan tegas menolak penerapan parkir elektronik dan swastanisasi parkir di Makassar.

“Pendapatan PD Parkir sudah cukup banyak. Saya tahu penghasilan Perusda ini tidak kurang dari Rp8 miliar. Sementara deviden yang dibayar ke Pemkot itu hanya Rp 1 miliar. Bahkan rapat dengar DPRD Makassar pada 4 Desember 2017, PAD PD Parkir hanya Rp560 juta. Artinya, pendapatan Perusda tidak kurang Rp 7 miliar setiap tahun,” ulas Korlap Jukir tersebut yang tidak ingin dia sebutkan namanya itu.

Karena pertimbangan itulah, sehingga Jukir menolak penerapan parkir elektronik dan swastanisasi parkir. Selain itu, penerapan parkir eletronik akan merugikan Jukir.

“Kami siap bermitra dengan Perusda, tapi jangan dirugikan. Sebab kami juga mempunyai hak hidup yang harus dihormati manajemen Perusda ini. Bahkan, ada satu program Perusda ini yang belum diterapkan ke keluarga Jukir, yakni anak Jukir harus bersekolah. Mestinya direalisasikan ini,” katanya.

Selanjutnya pengunjuk rasa menuju Kantor Balaikota Makassar untuk menyampaikan aspirasinya.

Terkait Unjukrasa Jukir, Ini Kata Humas PD Parkir

Terkait aksi unjukrasa Jukir yang tergabung dalam Aliansi Jukir Makassar, Humas PD.Parkir Makassar Raya, Asrul B mengatakan, jika hal tersebut hanya persoalan miskomunikasi dan koordinasi, sehingga sebagian kecil dari Jukir menolak diterapkannya Sistem Parkir Elektronik.

“Padahal idealnya jika sistem elektronik ini diterapkan, status mereka sebenarnya sudah masuk dalam bagian kami (PD Parkir Makassar Raya). Bahkan kami akan memberikan kompensasi secara bertahap di angka Upah Minimum Kota, dan juga akan dilengkapi fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” terang Asrul.

Selain itu, imbuhnya, Jukir juga nantinya sudah bisa mendapat fasilitas pinjaman bank. “Misalnya apabila ingin KPR ataupun sebagainya, kami bisa memberikan rekomendasi, sebab mereka sudah menerima.gaji bulanan,” pungkas Humas PD Parkir yang dihubungi via Whatsapp.

Penulis : Asis Hasan

Editor. : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Kanal Panampu Al-Markaz Bakal Direvitalisasi, Appi: Bisa Jadi Jalur Alternatif dan Wisata Baru

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut inisiasi kolaboratif revitalisasi Kanal Panampu di kawasan Masjid Al-Markaz Al-Islami. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Wilayah Sulawesi dan Maluku (Suma), Azri Rasul, di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Rabu (30/9/2026). Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri oleh Kepala Balai Besar […]

Read more
Lingkungan Makassar SULSEL

Pusdal LH Suma Puji Perubahan TPA Tamangapa: Sebut Sanksi Administratif Berpeluang Dicabut

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH Suma), Dr. Azri Rasul mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang. Menurut Azri, pembenahan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam penataan landfill, pengelolaan air lindi, hingga pemanfaatan […]

Read more
Makassar SULSEL

Cinta Tak Perlu Mahal, Pemkot Makassar Siapkan Nikah Gratis untuk 210 Pasangan, Daftar Lewat Lontara+

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Kabar baik datang dari Pemerintah Kota Makassar, dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar tahun 2026. Pemkot menyiapkan nikah massal gratis untuk 210 pasangan atau 420 orang. Lewat Dinas Sosial menghadirkan program nikah massal yang menyasar masyarakat kurang mampu, yang selama ini terkendala biaya maupun administrasi untuk melangsungkan dan mencatatkan […]

Read more