Kasi Humas Polres Gowa Ikuti Bimtek dan Uji Konsekwensi Informasi Publik

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Div Humas Polri melalui Bid Humas Polda Sulsel menggelar Bimtek dan Uji Konsekwensi Informasi Publik dengan Tema “Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan” di Hotel Claro Makassar, Kamis (18/11/2021).

Kegiatan dipimpin Ka Biro PID Div Humas Polri Brigjen Pol Drs. Muh Hendra Suhartiyono, M.Si dan didampingi Kabag Anev Div Humas Polri Kombes Pol. Acara dihadiri juga Kombes Pol Raspani, SIK mewakili Kapolda Sulsel.

Bimtek diikuti Kasi Humas Polda Sulsel dan perwakilan dari satuan kerja dilingkup Polri.

Kepala Div Humas Polri dalam amanat yang dibacakan oleh Kepala Biro PID Div Humas Polri Brigjen Pol Drs. Muh Hendra Suhartono, M.Si mengatakan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tugas menyediakan informasi kepada publik, harus bekerja secara profesional dalam memenuhi informasi kepada publik berdasarkan undang undang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, sekaligus menyatukan persepsi dalam mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan peraturannya.

Jadi diharapkan melalui kegiatan ini setiap pejabat dapat bekerja secara profesional dalam memenuhi informasi kepada publik, dengan cara melakukan pengujian tentang konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi penting tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Diakhir sambutan Karo PID Div Humas menekankan agar seluruh anggota Polri tetap menjaga nama baik institusi dan berharap cepat melakukan counter opini terkait berbagai berita yang dapat merusak citra Polri.

Beberapa materi antara lain, tentang pelayanan dan sengketa informasi oleh Kabag Anev Biro PID Div Mabes Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno.

Sementara Kasi Humas Polres Gowa AKP. M. Tambunan mengatakan, kegiatan ini sangat penting dilakukan agar para Kasi Humas atau pejabat PPID mempunyai kesamaan dalam mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik dan segala peraturan, sehingga dapat meminimalisir sengketa informasi. (Ril)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Hadapi Pemilu 2029, PKB Sulsel Cetak Kader Loyalis

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan melaksanakan pelantikan dan rapat koordinasi wilayah, Selasa, (29/7/2025) di Asrama Haji Sudiang. Pelantikan dan Rakor dirangkaikan juga pendidikan instruktur Lembaga Kaderisasi Provinsi (LKP) PKB Sulsel dibawah koordinasi Wakil Ketua LKN Wilayah Zona Sulawesi, Syamsu Rizal MI. Dalam sambutannya Ketua LKP PKB Sulawesi […]

Read more
Makassar SULSEL

Wali Kota Munafri Dorong Kurikulum Agama di SD Jadi Pilar Etika dan Fondasi Akhlak

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM. – Pemerintah Kota Makassar bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menyepakati pentingnya penguatan kurikulum pendidikan agama sebagai fondasi karakter di tingkat Sekolah Dasar. Komitmen ini mengemuka dalam audiensi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (29/7/2025). Pertemuan tersebut sekaligus membahas persiapan […]

Read more
LEGISLATIF Makassar SULSEL

Anggota DPRD Makassar, Idris : Demi Terwujudnya Kehidupan yang Aman, Dibutuhkan Kerja Sama Semua Pihak

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Idris menyebut demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, dibutuhkan kerjasama antar semua pihak. Hal itu juga demi terciptanya suasana yang harmonis dalam meningkatkan ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut disampaikan Idris saat sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 7 tahun 2021 tentang Ketertiban umum, […]

Read more