Kemenhub Bakal Gelar Rapat Maraton Bahas Tarif Ojek Online

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membahas penyesuaian tarif transportasi online (tarif ojek online) pada Kamis 23 Januari 2020. Pembahasan tersebut dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.

“Hari Kamis kami akan melakukan rapat kembali. Kalau Kamis itu dengan temen – temen KL, karena itu kan bukan hanya tarif, di situ juga ada kemitraan juga yang diusung sama mereka,” kata Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani di Subang, Jawa Barat, Senin (20/1/2020).

Dia mengatakan, dalam agenda pertemuan dengan K/L akan disampaikan beberapa tuntutan-tuntutan dari para pengemudi ojek online. Adapun beberapa K/L yang dilibatkan diantaranya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

“(Intinya) menyampaikan tuntutan dari temen-temen dari komunitas sikap kita seperti apa nanti,” imbuh dia.

Usai melangsungkan pertemuan dengan KL, pada Jumat (24/1) mendatang pihaknya juga akan melanjutkan pertemuan dengan seluruh aplikator ojek online dan beberapa pemangku kepentingan lain. Adapun agenda pertemuan ini akan membahas mengenai penyesuain tarif yang akan ditetapkan.

“Pada hari Jumat kita akan mengundang mereka membahas bagaimana tarif ojek online itu, kita lihat opsinya bisa tetap, bisa naik atau bisa turun. Karena kan BBM saja harganya turun. Nanti kita coba itung,” ujarnya.

Bisa Revisi

Pengemudi ojek online (ojol) menuju Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk berunjuk rasa di Jakarta, Rabu (15/1/2020). Mereka mengajukan dua tuntutan yaitu payung hukum dan mengubah skema tarif dan berharap DPR serta pemerintah membuat Undang-undang (UU) terkait ojol. (merdeka.com/Imam Buhori)

Dia menambahkan, jika di dalam pertemuan itu diputuskan penyesuaian maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan merevisi atau merubah Peraturan Menteri (PM)Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dan juga PM Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Dengan Aplikasi.

“Iya saya kira kalau sudah keputusan bersana harus dilaksanakan, artinya kita harus merubah PM 12 kita dan 348 kita,” tandas dia. (lip6)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jakarta Makassar News

Wali Kota Munafri Antar Makassar Raih Predikat Kota TP2DD Terbaik 2026

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM — Upaya Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam mendorong transformasi digitalisasi layanan Pemerintah Kota Makassar dan transaksi keuangan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, diganjar penghargaan Kota Terbaik Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Dalam Negeri RI‎. […]

Read more
Jakarta News

Dukung Program ASRI Presiden Prabowo, Sekjen Gerindra Pimpin Kader Tanam Pohon hingga Bersihkan Sungai

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mulai menggerakkan seluruh jajaran partai untuk terlibat langsung mendukung Gerakan Indonesia Aman Sehat Resik Indah (ASRI) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Aksi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, pelepasan benih ikan nilem di kali, pembersihan lingkungan, pengecatan taman, hingga susur sungai yang digelar serentak […]

Read more
Jakarta

Momen Sudaryono Makan MBG Bareng Siswa di Kupang

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Ada momen seru saat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono makan Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama siswa SDK St. Arnoldus Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (16 September 2026). Momen itu terlihat dalam video yang diunggah Sudaryono di akun pribadinya. Sudaryono ikut duduk dan makan bersama siswa di ruang kelas […]

Read more