LUWU UTARA, EDELWEISNEWS.COM – Praktek Desa Inklusif adalah isu tematik Program MADANI di Kabupaten Luwu Utara yang dijalankan secara kolaborasi oleh Perkumpulan Wallacea dan Simpul Belajar Lamaranginang serta OPD. Hal ini mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Provinsi Sulsel saat melakukan join monitoring di Desa Pincara sebagai salah satu desa piloting Menuju Desa Inklusif pada tanggal 05 April 2023.
Perwakilan OPD Pemprov Sulsel yang hadir yaitu Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sulsel Dr Rais Rahman, S.STP,.M.Si difasilitasi PSP LSKP Sulawesi Selatan, bertemu langsung dan mendengarkan cerita sukses dari semua unsur yang terlibat mendorong lahirnya Desa Inklusif di Kabupaten Luwu Utara.
Menurut Rais Rahman, Desa Inklusif yang dibangun di Luwu Utara memiliki kelebihan dari model Desa Inklusif selama ini ada di beberapa daerah di Sulsel. Konsep Desa Inklusif yang dikembangkan yaitu pembangunan desa inklusif yang bukan hanya menyasar satu kelompok rentan saja akan tetapi menyasar hampir semua kelompok rentan seperti disabilitas, anak, perempuan, keluarga miskin, lansia, dan masyarakat adat.
‘’Yang kami tahu ada 2 desa inklusif seperti di Desa Kambuno Kabupaten Bulukumba, dan Desa Pakatto Kabupaten Gowa itu hanya inklusif untuk disabilitas. Baru di tempat ini kami mendapat model yang spesifik menyasar kelompok rentan. Saya yakin tantangannya pasti lebih berat,’’ kata mantan PJOK PNPM Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulsel ini dihadapan peserta pertemuan Berbagi Praktek Baik Desa Inklusif dan Monitoring Program MADANI Sulsel.
Pada kesempatan itu, Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas Bakesbangpol Sulsel ini mendapatkan informasi tentang proses dan pengalaman semua pihak yang berkolaborasi mendorong Desa Inklusif yang menjawab pertanyaan kunci.
Penyampaian Triwan Ketua Forum Kelompok Rentan (FPKR) Desa Pincara menyampaikan betapa sangat minimnya pengetahuan yang dimiliki tentang Desa Inklusif. Apalagi hak kelompok rentan dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa yang tidak pernah dilakukan.
Namun setelah ada Program MADANI melalui Wallacea, kelompok rentan yang ada di desa Pincara seperti lansia, perempuan, anak, disabilitas, keluarga miskin dan tokoh adat mulai ada pemahaman bahwa ternyata tidak ada satupun warga yang harus ditinggalkan dalam pembangunan. Akhirnya forum kelompok rentan mulai aktif terlibat dalam musyawarah desa dan berhasil menjadi tim penyusun RKPDes tahun 2023.
Hal sama disampaikan Evi dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Pincaraz bahwa melalui penguatan wadah PATBM mereka mulai memahami pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Mereka awalnya mengidentifikasi persoalan yang dihadapi anak di desa Pincara sampai akhirnya membuat profil anak berisi anak putus sekolah, anak dengan disabilitas, anak yang memiliki akta kelahiran dan yang tidak memiliki kartu identitas anak. Itu diperoleh datanya dari tiap dusun. Kemudian melalui PATBM menyampaikan ke Pemdes kasus yang ada untuk dilanjutkan ke OPD di kabupaten untuk ditindaklajuti. Salah satu contoh ada kasus anak yang butuh operasi tumor yang dirujuk ke Dinsos dan mendapat respon.
Menarik juga yang disampaikan Rezki Sekretaris Desa Pincara, seingatnya awal mengenal Program MADANI pada akhir tahun 2021 dimana teman-teman Wallacea dan Simpul Belajar Lamaranginang melakukan survey pendapat warga tentang dana desa dan desa inklusif.
“Hasilnya, ternyata masih ada warga kami yang tidak tahu dana desa. Lebih-lebih desa inklusif pada saat itu sudah dua tahun menjadi program prioritas nasional penggunaan dana desa yang tertuang dalam Peraturan Kementrian Desa dan Perbup Prioritas Penggunaan Dana Desa di Luwu Utara,” terang Rezki.
Sedangkan pada saat itu, Musibar sendiri sebagai Kepala Desa sama sekali mengaku tidak punya pengetahuan tentang desa inklusif dan pentingnya memperhatikan pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan desa. Keterbatasannya itulah yang membuatnya selalu aktif mengikuti kegiatan mengenai desa inklusif oleh MADANI, baik dilaksanakan di desa maupun di kabupaten. Akhirnya mulai ada pemahaman, dan melakukan perubahan kecil dengan memperbaiki jembatan dan tangga naik ke kantor desa yang bisa diakses kelompok rentan, meskipun belum sempurna betul.
‘’Kalau dulu lansia harus digendong naik tangga kantor desa pada saat pembagian BLT. Alhamdulillah, sekarang sudah bisa naik sendiri ke kantor desa,’’ ujarnya.
Menanggapi penyampaian beberapa perwakilan itu, Kabid Rais Rahman bersedia mendukung replikasi praktek desa inklusif ini. Kami akan sampaikan hasil ini kepimpinan dan perlu direplikasi. Beliau meminta supaya Program MADANI menyiapkan dan menyusun Panduan Replikasi untuk membantu melakukan replikasi.
Pertemuan berakhir dengan penandatanganan hasil dan rekomendasi yang dinilai perlu dilakukan semua pihak mulai dari Pemdes, Pemkab, Pemprov, OMS lokal dan provinsi serta tenaga pendamping desa. Pertemuan ini dihadiri Kepala Bakesbangpol Luwu Utara Hakim Bukara, Kabid Kerjasama Desa DPMD Nasirah, Direktur LSKP Andi Yudha Yunus, Direktur Perkumpulan Wallacea Basri Andang, Tenaga Ahli P3MD Luwu Utara Akmal Hidayat, Simpul Belajar Lamaranginang diwakili Ibu Mania, Field Coordinator USAID MADANI Muhammad Sahaka, dan Districk Facilitator USAID ERAT Bahar Makkutana.
Penulis : A. Naris Agam
