Ketua KPID Sulsel : Kemitraan Antara Media dan Pemerintah Itu Penting

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menggelar seminar kemitraan dengan pemangku kepentingan, bersama seluruh media penyiaran yang ada di Kota Makassar.

Tujuan kegiatan ini, untuk mengajak kerjasama, kolaborasi media baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kerjasama yang dimaksudkan ialah memenuhi ketentuan teknis, yaitu tertib administrasi, sesuai kriteria media rekanan pemerintah yang telah diatur dalam regulasi perundang undangan.

Tema yang diusung yakni : Memperkuat Jaringan Media untuk Mensukseskan Publikasi Program Pemerintah Kota Makassar.

Seminar dibuka secara resmi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ade Ismar Gobel, S.STP, M.Si.mewakili Walilota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto.

Ade mengatakan, untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan, maka Pemkot Makassar menilai perlu menyiapkan birokrasi yang memiliki kompetensi, berintegritas tinggi dan loyalitas teruji.

Menurut Ade, salah satu peran dan fungsi media adalah sebagai sarana transparansi kebijakan Pemkot Makassar kepada warga Kota Makassar.

“Kami sadar betul, bahwa media merupakan alat komunikasi antara pemerintah dan warganya. Melalui fungsi media inilah, kami selaku pemerintah dapat menginformasikan, menjelaskan, dan mencoba mendapatkan dukungan untuk program dan kebijakan yang diambi,” ungkap Ade, Rabu (9/3/2022).

Seminar hubungan media ini menggandeng 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Fredrich Kuen, S. Sos, M.Si dengan materi menjalin kemitraan penting untuk menyeimbangkan berita yang akan disebarkan kepada masyarakat.

“Pemkot bersama humasnya harus menjalin komunikasi yang baik dengan media untuk menciptakan keharmonisan antara pers dengan pemerintah. Terjalin kerjasama, jadi apa yang diberitakan media dibagikan lagi oleh media pemerintah untuk stabilitas informasi kepada masyarakat.” tutur Fredrich.

Disisi lain, Ketua KPID Sulawesi Selatan Muh.Hasrul Hasan, SE, MM menegaskan pentingnya kemitraan antara media dan pemerintah.

“Media jangan hanya memperkuat dirilis saja, tapi kemitraan dengan Pemerintah Kota Makassar sangat penting,” ujar Hasrul.

Di sisi lain, Maqbul Halim, S.Sos juga menerangkan bagaimana Pemkot sebagai media engagement.

“Sebagai media engagement, Pemkot harus terlibat dalam pengelolaan informasi kepada masyarakat. Media penyiaran pun harus memperhatikan pentingnya roadmap, untuk mencegah kekagetan mengenai rencana pembangunan untuk publikasi agar tidak terjadi kontroversi,” jelas Maqbul. (Yat)

Editor : Anisah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Buka Ruang bagi Talenta Al-Qur’an, MTQ Makassar 2026 Hadir dengan Audisi Terbuka

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) resmi membuka pendaftaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Makassar Tahun 2026. Berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, MTQ kali ini dikemas dalam bentuk audisi terbuka yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat, Kabupaten/Kota di 24 Daerah untuk berpartisipasi. “Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 31 […]

Read more
Makassar SULSEL

JMSI Sulsel Hadirkan Ketua KPI Pusat Bincang-Bincang Revisi UU Penyiaran

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran menjadi perhatian serius Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia Sulawesi Selatan atau JMSI Sulsel. JMSI Sulsel pun mengundang khusus Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Hasrul Hasan, mendiskusikan isu-isu aktual RUU tentang perubahan ketiga UU nomor 32 tahun 2002 tersebut. Hasrul Hasan hadir langsung di Kantor JMSI […]

Read more
Makassar SULSEL

Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN, Gubernur Sulsel Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN 2027 untuk pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk pembiayaan gaji PPPK daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Gubernur Andi Sudirman menilai […]

Read more