Ketua TRC UPT PPA Makassar : Guru BK Seharusnya Paling Duluan Bertemu Anak di Sekolah

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Makmur Payabo mengatakan, Guru Bimbingan dan Konseling (BK), seharusnya paling duluan bertemu siswa di sekolah, bukannya guru atau tenaga pendidikan lainnya.

Hal tersebut ditegaskan Makmur saat menjadi narasumber kegiatan Penguatan Lembaga Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar di Hotel Horison, Selasa (29/7/2021).

“Guru BK yang sebenarnya menyambut anak di sekolah, karena mereka yang lebih mengetahui psikologi anak. Kalau ada masalah dalam keluarganya, jangan dulu masuk belajar karena tidak akan konsentrasi. Masalahnya harus diselesaikan dulu,” ungkap Makmur Payabo dihadapan puluhan peserta, yang terdiri dari Guru PAUD, Puskesmas, Pondok Pesantren dan Instansi terkait.

Sementara Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar, Achi Soleman saat membuka acara mengatakan, bahwa 1/3 penduduk di Kota Makassar adalah anak, sehingga perlu berbagai upaya untuk menyelamatkan generasi penerus tersebut.

“Yang disebut anak jika usianya sampai 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan dan juga yang sudah menikah. Ada 2 kebutuhan anak yakni pemenuhan hak-haknya dan perlindungannya,” ungkap Achi.

Saat ini, lanjut Achi, Kota Makassar sedang berupaya menuju Kota Layak Anak (KLA) Utama, dengan menggandeng berbagai mitra dan instansi terkait, termasuk Dinas Perpustakaan Makassar.

Perwakilan dari Dinas Perpustakaan yang hadir mengikuti kegiatan ini yakni dari unsur Pustakawan, Tulus Wulan Juni dan Ernawati dan dari unsur pendongeng yakni Mamikiko dan Isti Isthie Purnamasari.

Kegiatan Dinas Perpustakaan Makassar yang melibatkan anak, seperti Dongkel with Mobile Library (Dongeng Keliling bersama Perpustakaan Keliling) versi Luring dan Dongeng Keliling Online dari Rumah (Dongkelor) versi daring, menjadi salah satu penilaian/ indikator khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar yang ramah anak.

“Untuk mendukung Makassar Kota Layak Anak dan ramah bagi disabilitas, program tayangan Dongkelor pun nantinya akan dilengkapi penerjemah bahasa isyarat di setiap episodenya,” ungkap Tulus yang diamini oleh Isti, salah satu pendongeng yang menguasai bahasa isyarat yang mendampingi Tulus dalam kegiatan tersebut. (TWJ)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Camat Makassar Gelar Rakor, Bahas PK5

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.- Bertempat di ruang kerjanya, Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan didampingi Sekcam Makassar Ismawaty Nur menggelar Rapat Koordinasi bersama para Lurah, Kepala Seksi se – Kecamatan Makassar, Rabu (25/3/2026). Rakor tersebut membahas mengenai Pedagang Kaki Lima (PK5) di wilayah masing-masing yang melanggar, dengan menggunakan badan jalan. Diketahui saat ini Pemkot Makassar sedang gencar – […]

Read more
Makassar SULSEL

Dinas PU Makassar Gelontorkan Rp10,6 Miliar untuk Perbaikan Akses TPA Antang, Dikerjakan Tahun 2026

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota Makassar dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, merancang program memprioritaskan pembenahan infrastruktur pendukung di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang selama ini kerap terkendala akses keluar masuk armada. Salah satu fokus utama yang disiapkan […]

Read more
Makassar SULSEL

Dipimpin Wali Kota Munafri, Makassar Jadi yang Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemkot Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi […]

Read more