JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Komisi I DPR RI meminta pemerintah peka terhadap masa depan pekerja media yang saat ini banyak yang dirumahkan.
Kebijakan efisiensi anggaran telah berdampak luas tak terkecuali kepada para jurnalis, yang merupakan pilar keempat bangsa.
Anggota Komisi I Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI atau akrab disapa Deng Ical selama ini diketahui getol memperjuangkan perlunya revisi kebijakan agar para wartawan lebih sejahtera dan berkualitas.
Deng Ical dalam beberapa bulan ini menyerap aspirasi ke sejumlah organisasi yang menaungi perusahaan media, wartawan dan akademisi untuk mendapat input untuk diperjuangkan di DPR.
“Saya merasa sedih, banyak sekali sekarang (wartawan) yang dirumahkan, banyak yang dipulangkan ke rumahnya, banyak yang dipecat,” ungkap Deng Ical dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Komdigi, Dewan Pers, KPI, KIP di Kompleks Senayan RI, Senin (7/7/2025).
Eks Wakil Wali Kota Makassar menambahkan, banyak tumbuh media-media dan tidak mampu lagi bersaing akibat platfom informasi seperti sosmed kian massif namun tanpa aturan jelas.
Media sambung Deng Ical, seperti radio dengan TV juga sekarang coverage-nya sudah sangat minim akibat arus informasi yang tinggi dari platfom sosmed.
Olehnya itu, dalam RDP kembali Deng Ical menegaskan untuk mempercepat revisi regulasi yang tersedia termasuk undang-undang penyiaran, pers dan undang-undang yang lainnya.
“Kemudian Komdigi bekerjasama dengan kementerian lembaga lainnya, terutama kampus, untuk menyusun platform digital yang cocok untuk versi Indonesia. Supaya kita selain perlindungan data pribadi. Membuat roadmap untuk platform yang made in Indonesia, yang 100% Indonesia,” tegasnya.
Anggota Komisi I lainnya, TB Hasanuddin juga menyampaikan hal sama agar kesejahteraan wartawan ikut diperhatikan sebagaimana selama ini Komisi I juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan prajurit TNI.
“Seperti kita ketahui, pers merupakan pilar keempat dalam demokrasi. Tapi jika ada masalah dalam dunia pers, maka menjadi kewajiban kita semua untuk menyelesaikannya bersama-sama,” ujar TB Hasanuddin.
Ia menyoroti bahwa dunia pers saat ini didominasi oleh pemilik media yang sebagian besar merupakan pengusaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan wartawan di lapangan.
“Di ruangan ini, kita sering bicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Hari ini saya ajak kita semua untuk juga mulai membahas secara serius bagaimana meningkatkan kesejahteraan wartawan media,” tegasnya.
TB Hasanuddin menegaskan bahwa wartawan adalah bagian tak terpisahkan dari anak bangsa yang perannya sangat vital dalam menjaga informasi publik, demokrasi, dan kontrol terhadap kekuasaan.
“Saya yakin dan saya percaya, kita harus dan bisa memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk kemaslahatan negeri ini,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di pemerintah, DPR, maupun industri media, untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret demi meningkatkan taraf hidup dan perlindungan bagi insan pers di Indonesia. (*)
