Kota Makassar Adopsi Model dan Inovasi PTSP Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Penjabat Walikota Makassar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, berupaya mewujudkan pelayanan perizinan yang baik dan cepat, tanpa harus dipersulit. Salah satunya, dengan mengadopsi model pelayanan PTSP Provinsi Sulsel beserta inovasinya.

“Kunjungan ini sebenarnya bahwa kita sadar betul, ujung tombak dari pelayanan, khususnya Kota Makassar itu ada pada bagaimana melayani masyarakat secara langsung, khususnya yang terkait dengan yang membutuhkan perizinan,” kata Penjabat Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, di Kantor PTSP Sulsel, di Bougenville Makassar, Senin, (31/8/2020).

Walikota dengan latar belakang akademisi ini melihat bahwa Dinas Perizinan (PTSP) Provinsi telah melakukan beberapa inovasi yang sangat membantu masyarakat.

“Inovasi terakhir yang dilakukan kepala dinas adalah bagaimana memperpendek pengurusan izin kegiatan penelitian mahasiswa, dari beberapa hari menjadi beberapa menit. Inikan luar biasa,” sebutnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik serta inovasi secara terus menerus. Harapannya, keluhan yang kadang kala muncul terkait perizinan di Kota Makassar bisa berbalik menjadi kepuasan. Itu yang ingin ditonjolkan.

“Terus terang juga saya sebagai warga kota, kadang kala sebagian masyarakat kita, menjadi momok tersendiri kalau ingin mengurus sesuatu perizinan. Bahkan sebelum mengurus saja sudah stres, sudah terbayangkan kesulitan yang mungkin bakalan muncul selama proses perizinan,” ucapnya.

Salah satu yang disampaikan Rudy adalah bagaimana menyiapkan kotak pengaduan dan keluhan masyarakat yang ia dapat baca langsung.

Sedangkan Kepala Dinas PTSP Sulsel, Jayadi Nas menyebutkan, tugas utama dari pemerintah adalah melayani. Tentu masyarakat menginginkan pelayanan yang baik. PTSP merupakan etalasenya pelayanan pemerintahan.

“Kalau di sini baik, maka image yang akan tumbuh di tengah masyarakat akan baik. Tapi kalau di PTSP itu jelek, maka sebaliknya juga akan terjadi. Oleh karena itu, PSTP selalu melakukan inovasi terbaik, apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Kunjungan dari Walikota Makassar menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan pelayanan.

“Apalagi Kota Makassar merupakan sentra pelayanan di Sulsel, sehingga perlu ada kesepahaman dengan Pemkot Makassar untuk supaya masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (hum)

Editor : Jenita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Camat Makassar Gelar Rakor, Bahas PK5

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.- Bertempat di ruang kerjanya, Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan didampingi Sekcam Makassar Ismawaty Nur menggelar Rapat Koordinasi bersama para Lurah, Kepala Seksi se – Kecamatan Makassar, Rabu (25/3/2026). Rakor tersebut membahas mengenai Pedagang Kaki Lima (PK5) di wilayah masing-masing yang melanggar, dengan menggunakan badan jalan. Diketahui saat ini Pemkot Makassar sedang gencar – […]

Read more
Makassar SULSEL

Dinas PU Makassar Gelontorkan Rp10,6 Miliar untuk Perbaikan Akses TPA Antang, Dikerjakan Tahun 2026

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota Makassar dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, merancang program memprioritaskan pembenahan infrastruktur pendukung di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang selama ini kerap terkendala akses keluar masuk armada. Salah satu fokus utama yang disiapkan […]

Read more
Makassar SULSEL

Dipimpin Wali Kota Munafri, Makassar Jadi yang Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemkot Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi […]

Read more