LMS Pamong Desa Diluncurkan, DiskominfoSP Laporkan 422 Blank Spot di Sulsel kepada Kemendagri

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Aplikasi pembelajaran Learning Management System (LMS) Pamong Desa resmi diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Selasa (15/10/2024) di The Sultan Hotel Jakarta.

LMS Pamong Desa ini dibangun dalam rangka membangun sistem manajemen pembelajaran berbasis digital bagi seluruh Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa se-Indonesia.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro yang mewakili Mendagri menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan daerah untuk keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa.

Menurutnya, keberhasilan LMS ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kemauan dan dukungan dari pimpinan daerah, pembangunan infrastruktur jaringan internet, serta partisipasi aktif dari pamong desa.

Ada tiga sektor yang menjadi penentu keberlanjutan LMS ini, masing masing Dinas Kominfo Provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota, dan Dinas Pemdes masing-masing kabupaten/kota. Ketiga lembaga se-Indonesia tersebut juga diundang untuk mengikuti rapat koordinasi nasional tersebut.

Dari Pemprov Sulsel lengkap dengan utusan tiga OPD tersebut, Plh Kadis Pemdes Sulsel Dr. Ichsan, Plh Kadis Kominfo SP Sulsel Sultan Rakib, dan dari Bappelitbangda hadir Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Erlan Triska.

Dalam talkshow dan sharing session, Sultan Rakib sebagai Plh Kadis Kominfo SP Sulsel mengatakan bahwa pihaknya siap menopang dan menyukseskan LMS ini di seluruh kabupaten/kota se-Sulsel. 

“Namun perlu bapak dan ibu tahu bahwa Sulsel yang sudah terbebas dari 3T ini masih memiliki sebanyak 421 titik blank spot di Sulsel, ini kendalanya pak,” ujar Sultan Rakib.

Sultan menyebutkan berkali-kali Pemprov Sulsel mengajukan realisasi infrastruktur untuk mengatasi area blank spot tersebut, namun berkali-kali kali pula harus kecewa karena tidak ada kejelasan dari pemerintah pusat.

“Kami dari Kementerian Kominfo Dirjen Aptika, pak Gubernur kami saat itu yang tanda tangan, sampai sekarang belum ada reaksi,” ujar Sultan.

Hadir Dirjen Aptika Hokky Situngkir menanggapi bahwa hal itu akan segera terealisasi di seluruh Indonesia.

“Sabar ya pak ya, tunggu,” kata Hokky.

Dalam forum tersebut dibuat usulan bahwa untuk urusan teknis melancarkan operasional LMS tersebut akan dibangun beberapa tower untuk memperlancar internet di desa-desa, tetapi secara bertahap. (*)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Rawat Silaturahmi Idulfitri, Appi dan Danny Saling Support untuk Pembangunan Kota Makassar

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026, dimanfaatkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi lintas kepemimpinan. Didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, kunjungan ini menjadi ruang hangat untuk saling bertukar pikiran dan memperkuat sinergi demi keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Silaturahmi […]

Read more
Makassar SULSEL

Puluhan Ribu Masyarakat Sulsel Salat Ied di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan, Melani Simon Jufri beserta keluarga melaksanakan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Makassar, pada Sabtu, 21 Maret 2026. Puluhan ribu masyarakat Sulawesi Selatan juga memenuhi dalam masjid, bahkan di area luar […]

Read more
Makassar SULSEL

Wali Kota Munafri Bersama Ketua TP PKK Sambut Warga Bersilaturahmi di Rujab

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Usai melaksanakan Salat Idulfitri, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menggelar open house singkat dan sederhana di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu pagi (21/3/2026). Hal itu dilakukan Munafri sesuai imbauan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) kepada Pemerintah Daerah untuk mengurangi kegiatan seremonial […]

Read more