LMS Pamong Desa Diluncurkan, DiskominfoSP Laporkan 422 Blank Spot di Sulsel kepada Kemendagri

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Aplikasi pembelajaran Learning Management System (LMS) Pamong Desa resmi diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Selasa (15/10/2024) di The Sultan Hotel Jakarta.

LMS Pamong Desa ini dibangun dalam rangka membangun sistem manajemen pembelajaran berbasis digital bagi seluruh Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa se-Indonesia.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro yang mewakili Mendagri menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan daerah untuk keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa.

Menurutnya, keberhasilan LMS ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kemauan dan dukungan dari pimpinan daerah, pembangunan infrastruktur jaringan internet, serta partisipasi aktif dari pamong desa.

Ada tiga sektor yang menjadi penentu keberlanjutan LMS ini, masing masing Dinas Kominfo Provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota, dan Dinas Pemdes masing-masing kabupaten/kota. Ketiga lembaga se-Indonesia tersebut juga diundang untuk mengikuti rapat koordinasi nasional tersebut.

Dari Pemprov Sulsel lengkap dengan utusan tiga OPD tersebut, Plh Kadis Pemdes Sulsel Dr. Ichsan, Plh Kadis Kominfo SP Sulsel Sultan Rakib, dan dari Bappelitbangda hadir Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Erlan Triska.

Dalam talkshow dan sharing session, Sultan Rakib sebagai Plh Kadis Kominfo SP Sulsel mengatakan bahwa pihaknya siap menopang dan menyukseskan LMS ini di seluruh kabupaten/kota se-Sulsel. 

“Namun perlu bapak dan ibu tahu bahwa Sulsel yang sudah terbebas dari 3T ini masih memiliki sebanyak 421 titik blank spot di Sulsel, ini kendalanya pak,” ujar Sultan Rakib.

Sultan menyebutkan berkali-kali Pemprov Sulsel mengajukan realisasi infrastruktur untuk mengatasi area blank spot tersebut, namun berkali-kali kali pula harus kecewa karena tidak ada kejelasan dari pemerintah pusat.

“Kami dari Kementerian Kominfo Dirjen Aptika, pak Gubernur kami saat itu yang tanda tangan, sampai sekarang belum ada reaksi,” ujar Sultan.

Hadir Dirjen Aptika Hokky Situngkir menanggapi bahwa hal itu akan segera terealisasi di seluruh Indonesia.

“Sabar ya pak ya, tunggu,” kata Hokky.

Dalam forum tersebut dibuat usulan bahwa untuk urusan teknis melancarkan operasional LMS tersebut akan dibangun beberapa tower untuk memperlancar internet di desa-desa, tetapi secara bertahap. (*)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Resmi Diluncurkan, Kota Makassar Jadi Pilot Project Nasional Gerakan Peduli Tetangga untuk Perkuat Perlindungan Sosial

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, merata, dan tepat sasaran. Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional dalam penguatan sistem pendataan dan pelayanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun 2026. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk […]

Read more
Makassar SULSEL

Wali Kota Munafri Dampingi Mensos RI Luncurkan Gerakan Peduli Tetangga di Makassar

MAKASSAR, EDELWEISNEWS COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Minggu (4/10/2026). Peluncuran program strategis Kementerian Sosial (Kemensos) RI ini untuk memperluas jangkauan pendataan dan akses pelayanan sosial bagi masyarakat kurang mampu melalui penguatan peran masyarakat […]

Read more
Makassar SULSEL

Kuatkan Nilai Kebangsaan dan Moderasi Beragama, Andi Muh Ihsan Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Makassar

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari beragam suku, agama, ras, danantargolongan. Keberagaman ini di satu sisi merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai, namun di sisi lain memiliki kerentanan terhadap potensi konflik sosial jika tidak dikelola dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat.0 Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal […]

Read more