Makassar New Port Tahap Pertama Diperkirakan Selesai Akhir Maret

MAKASSAR ,EDELWEISNEWS.COM – Pembangunan Makassar New Port tahap pertama (1-A) saat ini sudah mencapai 99 persen penyelesaiannya. Diperkirakan akhir Maret 2019, Makassar New Port tahap pertama akan selesai.

Demikian disampaikan oleh Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, M. Tohir di Jakarta, Kamis (14/3). “Proyek Makassar New Port tahap pertama atau 1-A sudah mencapai 99 persen. Proyek tersebut dipastikan rampung pada bulan Maret 2019 dengan panjang dermaga untuk tahap pertama ini 320 m dengan luas 22 Ha. Dengan begitu nantinya pelabuhan ini akan memiliki kapasitas penumpukan peti kemas mencapai 800 ribu TEUs per tahun,” ujar Tohir dalam keterangannya.

Dengan kemajuan pembangunan yang telah mencapai 99 persen, Tohir optimistis pembangunan salah satu proyek strategis nasional di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini dapat selesai tepat waktu. Proyek pelabuhan ini dibagi dalam beberapa tahap. Hingga tahun 2032 nanti, Makassar New Port direncanakan memiliki dermaga total sepanjang 2.184 meter dan luas lapangan penumpukan 106 Ha, sehingga total kapasitas terpasang sebesar 5 juta TEUs per tahun.

“Pembangunan pelabuhan ini sangat mendesak dibangun karena terminal peti kemas Makassar yang ada, diprediksi sudah tidak mampu menampung lagi hingga dua tahun ke depan,” ujar Tohir.

Untuk memastikan pekerjaan pembangunan Makassar New Port tahap 1-A  tepat waktu sekaligus merencanakan lanjutan pembangunannya, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menyelenggarakan kegiatan Monitoring Pembangunan Makassar New Port yang dibuka oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Rahmatullah, di Swiss-belhotel International Makassar, Rabu (13/3).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas kemajuan pembangunan tahap I-A dan Rencana pembangunan tahap I-B,  I-C, dan I-D di Makassar New Port serta Finalisasi Revisi Rencana Induk Pelabuhan (RIP).

Adapun pembangunan Makassar New Port tahap I-B dan tahap I-C telah siap dibangun dan saat ini masih menunggu ijin konsesi tahap I-B dan I-C serta proses pengajuan penambahan alat kerja pengerukan dan reklamasi serta permohonan perpanjangan ijin keruk.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, Victor Vikki Subroto, Lantamal VI Makassar,  Distrik Navigasi Kelas I Makassar, Dishub Prov. Sulsel, Bappeda Prov. Sulsel, Bappeda Kota Makassar, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Dishub Kota Makassar, PT. Pelindo IV Makassar dan SBU Makassar New Port. (rep)

Editor : Salsa Nabila

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL TNI / POLRI

Pangdam XIV/Hsn Terima Kunjungan Silahturahmi Menteri PPN/Kepala Bappenas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno menerima kunjungan silahturahmi dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Dr. Rachmat Pambudy bersama rombongan, bertempat di Ruang Tamu Pangdam, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (17/6/2025). Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama rombongan ini disambut hangat oleh Pangdam beserta sejumlah Pejabat Utama […]

Read more
Makassar SULSEL

Harga Pangan Lebih Murah, Pemprov Sulsel Gelar GPM di Kandea 2

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya konkret menekan harga pangan dan menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pokok.  Kegiatan ini digelar pada Selasa (17 Juni 202 tepatnya di dekat Masjid Nurul Jamaah, Jalan Kandea 2, Kota Makassar. Wilayah ini berada di Kecamatan Bontoala yang merupakan […]

Read more
Makassar SULSEL

Tuntutan Pembayaran Gaji Hayat Gani ke Pemprov Tidak Sesuai Aturan, Begini Penjelasan Jufri Rahman

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pernyataan Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov), Abdul Hayat Gani yang mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menyelesaikan hak-haknya sebagai aparatur sipil negara, dinonaktifkan pada akhir 2022, dan dirinya belum menerima gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain.  Adapun total gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan selama ia dinonaktifkan disebutkan mencapai Rp8.038.270.000. Pernyataan Hayat Gani ini mendapat tanggapan […]

Read more