MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menunjuk sembilan Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar. Penunjukan ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan jalannya roda pemerintahan tetap optimal.
Beberapa OPD yang diisi Plt diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga Satpol-PP. Penunjukan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pelayanan publik, khususnya di OPD yang memiliki peran strategis.
“Sumber daya yang ada seperti di pendidikan ini kan relatif butuh orang yang lebih senior, nah saya minta Pak Andi Bukti yang menyelesaikan ini, dinas yang fundamental,” ujar Munafri saat diwawancarai, Selasa (4/3/2025).
Dalam penunjukan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Andi Bukti Djufri ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan. Sementara Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Muh. Mario Said dipercaya sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, juga ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Sedangkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar, Fathur Rahim, diamanahkan sebagai Plt Kepala Satpol PP.
Pada posisi lainnya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, A. Muh. Yasir ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Lalu Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Aryati Puspasari Abady, menjadi Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Untuk Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Ferdy Mochtar, ditunjuk sebagai Plt. Sementara Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Nur Kamarul Zaman, ditunjuk sebagai Plt Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Armin Paera sebagai Plt Camat Ujung Pandang.
Munafri menegaskan, penunjukan Plt ini didasarkan pada porsi kerja dan pengalaman pejabat bersangkutan. Khusus untuk pejabat eselon II, mereka yang sebelumnya menjabat staf ahli dipercaya untuk turun langsung membantu membenahi OPD selama masa transisi.
“Ini di dalam wilayah kerja masing-masing saja, seperti staf ahli tidak begitu banyak loadnya, sehingga kita meminta untuk turun dulu untuk benahi di masa transisi ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Munafri menyebutkan penunjukan Plt ini merupakan langkah awal sebelum pengisian jabatan definitif. Pemkot Makassar akan melaporkan usulan nama-nama pejabat tersebut ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.
“Kan ada jabatan definitif yang kita laporkan ke kementerian dalam negeri untuk bisa diusulkan, lalu kalau sudah dapat persetujuan baru kita lanjutkan,” pungkasnya.(*)
