Nurdin Abdullah Bercerita Penyebab Banjir dan Longsor

SOPPENG, EDELWEISNEWS.COM – Tepat lima bulan pasca Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Nurdin Abdullah (NA) menjadi Gubernur Sulsel, bencana alam menerpa 13 daerah dari 24 daerah dibawah kepemimpinan NA.

Rabu 5 Januari 2018 NA jabat Gubernur Sulsel, 30 Januari 2019 bencana melanda 201 desa di 78 kecamatan tersebar di 13 kabupaten /kota se-Sulsel.

Belum cukup disitu, tahun 2020 rentang 5 -12 Januari 2020 bencana alam kembali melanda empat kabupaten / kota antara lain, Kabupaten Barru, Sidrap, Soppeng dan Kota Parepare.

Dari deretan bencana alam yang menerpa Sulsel, sedikit banyaknya Nurdin Abdullah memahami bahwa penyebab terjadinya banjir dan longsor adalah hancurnya hutan, karena ulah tangan manusia.

“Saya mau cerita sedikit soal kenapa banjir itu terjadi,” kata guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar ini di Lejja Soppeng, Selasa (21/1/2020).

“Banjir itu, karena curah hujan yang tinggi, mungkin saja kalau sungai kita normal, luas sungai tidak berubah, kedalaman sungai tidak berubah, mungkin tidak akan terjadi banjir.”

“Ini karena penebangan kita lakukan, jadi air ini bingung, biasanya dia jatuh ke bumi mengenai daun-daun dan langsung meresap turun ke bawah. Tapi kalau tidak ada apa-apa, akhirnya tanah itu pecah dan langsung mengalir ke sungai. Kalau cuman air yang dibawa tidak apa-apa, tapi pasir, batu-batuan, debu-debu,” tutur Nurdin Abdullah.

“Apa yang terjadi, sungai semakin dangkal, kalau sungai semakin dangkal, berarti kapasitasnya menurun, nah itulah sampai air meluap.”

“Saya ingin sampaikan kalau kita konversi, berapa hasil jagung yang kita dapatkan, dengan kerugian akibat bencana banjir, jauh lebih besar kerugian yang kita alami dibanding hasil dari jagung,” imbuhnya lagi.

“Kita tidak melarang, tetapi kita ingin betul-betul tanaman-tanaman yang memiliki fungsi ganda. Fungsi konservasinya terpenuhi dan nilai ekonomisnya juga ada,” katanya.

Diketahui, sebelumnya, bencana banjir, longsor dan puting beliung terjadi di 201 desa di 78 kecamatan tersebar di 13 kabupaten dan kota yaitu di Kabupaten Jeneponto, Maros, Gowa, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , Bantaeng, Takalar, Selayar, Sinjai dan Kota Makassar.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), kerusakan fisik akibat banjir per Januari 2019 di Sulsel meliputi 559 unit rumah rusak, 22.156 unit rumah terendam, 15,8 km jalan terdampak, 13.808 hektare sawah terdampak, 34 jembatan, 2 pasar, 12 unit fasilitas peribadatan, 8 Fasilitas Pemerintah, dan 65 unit sekolah.

Sedangkan Januari tahun 2020 sendiri kerusakan fisik akibat banjir dan angin kencang meliputi 460 unit rumah warga yang terendam banjir, 2 bangunan kantor pemerintahan, 3 Sekolah dan 1 fasilitas kesehatan. (*)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN, Gubernur Sulsel Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN 2027 untuk pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk pembiayaan gaji PPPK daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Gubernur Andi Sudirman menilai […]

Read more
Makassar Seni SULSEL

Kunjungi Pameran Seni Rupa, Murid-Murid SD Negeri Borong Makassar Percaya Diri Menggambar di Galeri De La Macca

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Belasan murid SD Negeri Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berkunjung ke Galeri De La Macca di Jalan Borong Raya Nomor 75A untuk melihat Pameran Tunggal Seni Rupa bertema “Pasar, Transaksi Rupa dalam Gua Batu” karya Ishakim. Murid-murid kelas 3 dan kelas 4 itu, bukan hanya memperhatikan lukisan dengan cermat, tetapi juga mencatat […]

Read more
Makassar SULSEL

PBB Kota Makassar Tak Naik, Diskon hingga 75 Persen, Realisasi Capai 86 Persen

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar, lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sepanjang 2026 hingga tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih […]

Read more