MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI TA. 2025. Acara ini berlangsung di Aula Serba Guna Makodam, Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin, (10/2/2025).
Upacara ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia, dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, SE, MSi, dari Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap.
Operasi kali ini mengusung tema: “Polisi Militer Siap Menegakkan Hukum, Disiplin, dan Tata Tertib untuk Mewujudkan TNI yang Prima sebagai Garda Terdepan Pertahanan Negara Menuju Indonesia Maju”.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam membacakan sambutan Panglima TNI, yang menegaskan bahwa operasi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, sebagai komitmen kita dalam menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan TNI.
“Penegakan disiplin, hukum dan tata tertib ini menjadi hal yang sangat penting karena TNI diberi tugas oleh negara untuk menjadi garda terdepan bangsa di bidang pertahanan. Untuk itu, operasi yang digelar hari ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga amanat yang sudah diberikan negara kepada TNI, agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan -kepentingan di luar tugas pertahanan negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Panglima TNI menekankan bahwa operasi ini hendaknya mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, seluruh prajurit TNI, tanpa memandang pangkat, diharapkan memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Polisi Militer TNI harus menjadi teladan dalam bersikap profesional serta menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.
“Tuntutan profesionalisme Polisi Militer TNI ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, dimana reformasi hukum menjadi salah satu program prioritas. Polisi Militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum tidak hanya di lingkungan TNI namun juga dalam lingkup nasional,” tambahnya. (*)
