Pejabat Pemerintah Diminta Naik Angkutan Umum, Raffi Ahmad: Saya Suka Kok

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Raffi Ahmad turut memberikan tanggapan terkait usulan pejabat pemerintah diminta naik angkutan umum seminggu sekali. Seperti diketahui, Raffi ditunjuk menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Terkait usulan pejabat pemerintah diminta naik angkutan umum, Raffi pun memberikan tanggapannya.

Suami Nagita Slavina itu mengaku dirinya sebagai pejabat pemerintah akan selalu mengikuti arahan yang dikeluarkan.

“Ya kita ikut saja apa arahan yang terbaik untuk meng-influence semua masyarakat yang terbaik,” ucap Raffi Ahmad dilansir dari Detikcom, Kamis (30/1/2025).

Ayah tiga orang anak itu juga mengaku dirinya suka naik transportasi umum. Bahkan, ia mengaku masih sering naik transportasi umum.

“Saya suka naik transportasi umum kok. Saya masih sering naik transportasi umum,” akunya.

Seperti diketahui, pejabat pemerintah selama ini selalu menggunakan mobil dinas yang nyaman serta mendapat pengawalan dari iringan patroli. Ternyata hal ini menimbulkan kritikan dari Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro.

Ia menyebut seharusnya pejabat pemerintah mulai meminimalisir penggunaan patwal di jalan raya. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar pejabat pemerintah dapat memanfaatkan transportasi umum.

“Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial,” ujar Tory Damantoro, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, dilansir dari DetikOto.

MTI mengatakan sebaiknya penggunaan patwal dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” ujar Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

MTI juga menyebut penggunaan transportasi umum oleh pejabat pemerintah juga bisa membuat mereka mengetahui secara langsung bagaimana kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jakarta Makassar News

Tampil di TV Nasional, Appi Ungkap MCH Jadi Etalase Bakat dan Potensi Anak Muda Makassar

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, tampil memukau di panggung TV Nasional, menggabungkan program unggulan Makassar Creative Hub (MCH) kepada publik. Inovasi unggulan itu, kini sebagai ruang kolaborasi sekaligus etalase bagi anak muda untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan potensi di sektor ekonomi kreatif. Program MCH menjadi salah satu topik yang dibahas […]

Read more
Jakarta News

Satu-satunya dari Sulsel, Munafri Diganjar Penghargaan Inovasi Pemimpin Daerah Award 2026

JAKARTA, EDELWEISNEWS.CO.— Kiprah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendapat pengakuan di panggung nasional, kembali berkibar. Konsistensinya mendorong transformasi pelayanan publik, menghadirkan inovasi pemerintahan, serta memperkuat pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan, mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih apresiasi bergengsi tingkat nasional. Munafri, yang akrab disapa Appi, menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang […]

Read more
Jakarta

KPI Pusat Sepakati Hasrul Hasan dan Evri Rizqi Monarshi sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPI Pusat

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Muhammad Hasrul Hasan dan Evri Rizqi Monarshi terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026-2029. Hal tersebut diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat pleno pertama anggota KPI Pusat sejak terbitnya Keputusan Presiden nomor 83/P tahun 2026 tentang pengangkatan anggota KPI Pusat periode 2026-2029, yang digelar di […]

Read more