Profil Kepala Bappeda Andi Zulkifly, Selangkah Lagi Jabat Sekda Makassar

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda telah disetujui oleh Mendagri menjabat sebagai Sekda Makassar definitif. Pelantikan pun tinggal menunggu waktu.

Sebagai salah satu pejabat di Makassar, Andi Zulkifly memiliki rekam jejak yang sangat baik. Pria kelahiran Makassar pada 30 Juni 1980 tersebut, memulai karirnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Makassar. Andi Zulkifly menjadi kandidat termuda diantara pelamar Sekda lainnya, usianya 45 tahun.

Karirnya dimulai pada tahun 2005, ketika ia menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada tahun 2008, ia diangkat menjadi Lurah Kelurahan Lakkang, sebuah pulau kecil di Makassar. Setelah dua tahun mengabdi di Lakkang, Zulkifly kembali ke kota sebagai Lurah Panaikang.

Posisi Zulkifly terus berkembang dari tahun ke tahun. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Camat, kemudian dilantik menjadi Camat Ujung Pandang pada era kepemimpinan periode pertama, Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal.

Pada tahun 2020, Zulkifly diamanahkan sebagai Sekretaris Dinas Pertanahan, lalu dimutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) pada tahun 2021.

Ia kemudian dipromosikan menjadi Kepala Dinas PM PTSP, sebelum akhirnya menjabat sebagai Kepala Bappeda, posisi yang diembannya hingga saat ini.

Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, Zulkifly Nanda menjadi salah satu kandidat kuat untuk posisi Sekda Kota Makassar.

Profil A Zulkifly Nanda

  • Nama: Dr. A. Zulkifly, S.STP., M.Si.
  • Jabatan: Kepala Bappeda Kota Makassar
  • Tempat, Tanggal Lahir: Makassar, 30 Juni 1980

Pendidikan

  • Sekolah Dasar (1992)
  • Sekolah Menengah Pertama (1995)
  • Sekolah Menengah Atas (1998)
  • Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2002)
  • S2 Magister Administrasi Pembangunan UNHAS (2006)
  • S3 Administrasi Publik Unhas

Riwayat Jabatan

  • Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja (2005)
  • Lurah Lakkang (2008)
  • Lurah Panaikang (2010)
  • Sekretaris Kecamatan Wajo (2013)
  • Sekretaris Kecamatan Biringkanaya (2015)
  • Camat Ujung Pandang (2016)
  • Sekretaris Dinas Pertanahan (2020)
  • Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2021)
  • Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2022)
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Makassar (2024-sekarang)

Keluarga

  • Hj. Fatma Wahyuddin, ST., MM (Istri)
  • A. Rofi’i Zahran Zulkifly (Anak)
  • A. Muh. Asyam Zulkifly (Anak)
  • A. Tenri Insyira Zulkifly (Anak)

Orang Tua

  • A. Muh. Nanda (Ayah)
  • A. Bulan Purnama (Ibu) (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Pemprov Sulsel Tegaskan Irigasi Bontorihu Bukan Kewenangan Provinsi, Sinergi Lintas Pemerintah Tetap Dilaksanakan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa proyek pembangunan irigasi di Lingkungan Bontorihu, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penegasan ini disampaikan menyusul pemberitaan salah satu media daring yang menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari kewenangan Pemprov Sulsel. Dalam […]

Read more
LEGISLATIF Makassar SULSEL

Pemprov Sulsel Hadiri Paripurna DPRD, Laporan Reses Jadi Bahan Perencanaan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM  -Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis (30 April 2026). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian laporan pelaksanaan reses sekaligus penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna Kantor Dinas BMBK Sulsel. Rapat tersebut juga menandai pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026. Sebanyak sembilan fraksi […]

Read more
Makassar SULSEL

Sulsel Tetapkan DIP-DIK 2026, 53 Kategori Informasi Wajib Dibuka ke Publik

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM -Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penetapan tersebut ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Atasan PPID, Jufri Rahman, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, […]

Read more