Rapat Banggar DPRD Makassar Bahas Terkait Ranperda APBD

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar bersama pimpinan komisi membahas tentang hasil pembahasan terkait Ranperda APBD digelar Jumat (19/11/2021).

Rapat Banggar dipimpin langsung Koordinator Banggar Adi Rasyid Ali didampingi Wakil Ketua II DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile dan dihadiri Pimpinan Komisi, beberapa Anggota Banggar dan tim TAPD Pemerintah Kota Makassar.

Editor : Anisah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar Olahraga SULSEL TNI / POLRI

Atlet Kodam XIV/Hsn Ukir Prestasi di Ajang Maros Marathon 2025

MAROS, EDELWEISNEWS.COM – Atlet Kodam XIV/Hasanuddin kembali menunjukkan prestasi gemilang dalam ajang Maros Marathon 2025 yang berlangsung di Lapangan Palantikang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (6/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah dan komunitas lari nasional, dimana Kodam XIV/Hasanuddin mengirimkan personel terbaiknya yang tergabung dalam Atlet Triathlon Hasanuddin dengan Mayor Inf Syamsuddin […]

Read more
Makassar SULSEL TNI / POLRI

Lantamal VI Dukung Mahasiswa KKN Kebangsaan XII Berlayar ke Pulau Kapoposang-Pangkep dengan KAL Suluh Pari II.6-60

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI Makassar memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan XII tahun 2025, dengan mengerahkan Kapal Angkatan Laut (KAL) Suluh Pari II.6-60 untuk mengantar peserta menuju lokasi KKN di Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Minggu (6/7/2025). Pelepasan mahasiswa KKN […]

Read more
Makassar SULSEL

Pemkot Makassar Berlakukan Moratorium Proses Mutasi PNS di Seluruh Perangkat Daerah Mulai 1 Juli

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM -Pemerintah Kota Makassar memberlakukan moratorium atau penghentian sementara proses mutasi/pindah PNS di seluruh perangkat daerah, mulai 1 Juli 2025. Kebijakan ini bertujuan menata ulang distribusi pegawai, menyeimbangkan beban kerja, dan memastikan efisiensi belanja pegawai agar sejalan dengan arah reformasi birokrasi. Usulan yang belum terbit persetujuan dari BKN hingga 1 Juni 2025 juga akan […]

Read more