Sekprov Ajak Peserta Rakor PKH Perbanyak Asistensi Daerah

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani membuka secara resmi Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 di Hotel Imperial Aryaduta Makassar, Senin (23/9). Dalam sambutannya, Abdul Hayat mengajak peserta rapat koordinasi PKH untuk memperbanyak asistensi ke lapangan.

“Kurangi ke pusat, karena kita pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Jauh lebih bagus kita asistensi, dampingi, temani, dan bermitra dengan kabupaten/kota. Kalau kabupaten/kota bagus tentunya provinsi akan bagus,” jelasnya.

Abdul Hayat mengatakan, maksud dan tujuan dari rapat koordinasi tersebut bukan lagi pada posisi mencari output, tetapi pada posisi menghasilkan outcome dan impact.

“Kita ingin betul-betul ada progres, nilai tambah signifikan yang harus terlapor kepada bapak Presiden, ini janji politik,” kata Abdul Hayat.

Abdul Hayat menjelaskan, yang dinamakan rapat koordinasi itu adalah rapat untuk pimpinan, rapat untuk mengkoordinasikan segala kebijakan strategi nasional supaya sampai ke bawah.

“Kalau sudah ada bahan yang kita gunakan, bagaimana caranya yang di bawah membuat transfer of knowledge. Dan hal tersebut merupakan bagian dari teman-teman di lapangan. Jika ada masalah dikomunikasikan ke atas, dan saya yakin kalau itu dilaksanakan secara terus-menerus, Insya Allah akan ditemukan solusinya,” jelasnya.

Terkait dengan PKH tersebut, ia menambahkan bahwa, ada 3 (tiga) instrumen untuk pendekatan kemiskinan, antara lain mengurangi beban dengan pemberian bantuan sosial bersyarat, meningkatkan income melalui kelompok usaha bersama, serta proses edukasi yang kuat.

“Kita mungkin sudah bisa memberikan bagaimana mengurangi beban dan meningkatkan income, tetapi proses edukasi masyarakat harus diperkuat. Tidak semua masyarakat diberikan bantuan langsung senang, ada kultur yang menghadang juga,” tambah Abdul Hayat.

Lebih lanjut, Abdul Hayat mengharapkan ke depannya Dinas Sosial, Sekda, dan Koordinator Lapangan PKH dapat dipertemukan secara langsung untuk memastikan target yang jelas.

“Kita ingin fokus kepada salah satu masalah yang kuat, karena saya yakin yang menjadi masalah sentral di lapangan itu masalah kartu-kartu yang tidak terdistribusi dengan baik,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Dinas Sosial, Imaran Jauzi, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Togar Simangunson, serta Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat, Femy Eka Kartika Putri. (hum)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Buka Ruang bagi Talenta Al-Qur’an, MTQ Makassar 2026 Hadir dengan Audisi Terbuka

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) resmi membuka pendaftaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Makassar Tahun 2026. Berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, MTQ kali ini dikemas dalam bentuk audisi terbuka yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat, Kabupaten/Kota di 24 Daerah untuk berpartisipasi. “Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 31 […]

Read more
Makassar SULSEL

JMSI Sulsel Hadirkan Ketua KPI Pusat Bincang-Bincang Revisi UU Penyiaran

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran menjadi perhatian serius Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia Sulawesi Selatan atau JMSI Sulsel. JMSI Sulsel pun mengundang khusus Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Hasrul Hasan, mendiskusikan isu-isu aktual RUU tentang perubahan ketiga UU nomor 32 tahun 2002 tersebut. Hasrul Hasan hadir langsung di Kantor JMSI […]

Read more
Makassar SULSEL

Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN, Gubernur Sulsel Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN 2027 untuk pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk pembiayaan gaji PPPK daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Gubernur Andi Sudirman menilai […]

Read more