Sulsel Terima Pagu Rp52,79 Triliun, Gubernur Minta Pemda Percepat Serapan Anggaran

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah pusat mengalokasikan Belanja Negara tahun 2020 untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp52,79 triliun. Jumlah ini meningkat 1,65 persen atau Rp860 miliar dari tahun sebelumnya.

Pagu anggaran yang diterima Sulsel dialokasikan bagi 9 (sembilan) Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar Rp20.4 triliun dan transfer daerah dan dana desa senilai Rp32,4 triliun.

Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah dalam arahannya meminta baik satuan kerja lembaga negara (instansi vertikal) maupun pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel untuk mempercepat penyerapan anggaran.

“Sehingga realisasinya bisa secepatnya dirasakan oleh masyarakat,” kata Gubernur Nurdin pada Rapat Koordinasi Forkopimda Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2020 di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 18 November 2019.

Ia juga menyampaikan agar pemanfaatan pagu anggaran bagi 24 kabupaten / kota dapat bersinergi dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Untuk itu mari kita lanjutkan sinergitas yang sudah berjalan baik ini,” kata Nurdin Abdullah.

Gubernur Periode 2018-2023 ini berharap, APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, menciptakan lapangan kerja dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Untuk itu dibutuhkan inovasi dari kepala daerah untuk memanfaatkan (anggaran) lebih baik,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran transfer ke daerah dialokasikan untuk enam komponen yakni Dana Bagi Hasil pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Dana Insentif Daerah.

“Dana ini diterima oleh 21 pemerintah kabupaten dan 3 pemerintah kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan,” sebut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Sudarmanto.

Dalam laporannya, Sudarmanto menyebutkan, hingga triwulan III 2019 per 15 November 2019, anggaran belanja untuk DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan telah terserap sebesar Rp2,62 triliun atau 45,25 persen dari pagu 2019 sebesar 5,79 triliun.

Sedangkan, Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa di provinsi Sulawesi Selatan telah terserap sebesar Rp4,32 triliun atau senilai 74,61 persen dari pagu sebesar Rp5,79 triliun.

Dalam kegiatan ini, Gubernur Nurdin Abdullah juga menyerahkan secara simbolis DIPA tahun 2020 kepada 17 (tujuh belas) Kuasa Pengguna Anggaran terpilih yang mewakili instansi vertikal dan 24 kabupaten/kota se-Sulsel. (hum)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Dankodaeral VI Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat 15 Perwira

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Komandan Kodaeral VI (Dankodaeral VI) Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M memimpin Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Kodaeral VI periode 1 Oktober 2026, bertempat di Gedung Sultan Hasanuddin Kodaeral VI, Jumat (2/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para perwira sekaligus peneguhan komitmen untuk terus meningkatkan […]

Read more
Bone SULSEL

Kodaeral VI Bersama Kementan dan Pemkab Bone Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Tanam Kedelai

BONE, EDELWEISNEWS.COM – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI bersinergi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui Gerakan Bersama Tanam Kedelai, yang dilaksanakan di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (1/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi kedelai […]

Read more
Makassar SULSEL

Pemkot Makassar Kaji Pembangunan Kantong Parkir, di Area Balai Kota Jadi Prioritas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan parkir di sejumlah kawasan perkotaan. Salah satunya melalui kajian pembangunan kantong parkir dengan memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah maupun swasta guna mengurangi penggunaan badan jalan dan mendukung kelancaran lalu lintas. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi pemanfaatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial […]

Read more