MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, angkat bicara terkait polemik dualisme kepengurusan KNPI di Kota Makassar.
Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (26/4/2025), Syamsul menguraikan secara sistematis akar persoalan yang menyebabkan keterbelahan organisasi pemuda tersebut.
Ia menjelaskan, bahwa dualisme kepemimpinan KNPI bukan hanya terjadi di Makassar, namun bermula dari tingkat pusat dan berjenjang ke provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Oleh karena itu, menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi secara arif dan tidak emosional.
“Dinamika ini bukan fenomena baru. Tapi perlu kita sikapi dengan bijak. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana tata kelola organisasi dijalankan sesuai aturan,” ujar Syamsul.
Syamsul mengungkapkan, bahwa elit KNPI di pusat telah berupaya menyatukan kepengurusan KNPI melalui mekanisme organisasi dan dasar hukum yang berlaku. Di sisi lain, ia menyoroti pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Makassar yang sebelumnya menetapkan Baso Muhammad Ikram sebagai ketua terpilih.
Ia menyebut Musda tersebut dilaksanakan di bawah kepemimpinan Hasrul Kaharuddin dan didampingi oleh Ilhamzah, Mandataris DPD I KNPI Sulsel. Namun dalam praktiknya, ia menilai proses pasca-Musda tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami sulit memahami bagaimana struktur hasil Musda ini berakhir dengan pelantikan oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dalam proses penyusunan kepengurusan,” jelasnya.
Menurutnya, jika cara berpikir dualisme KNPI yang berjalan selama ini, mestinya pihak Nurkanita menggelar Musda dibawah kepengurusan Yusuf Mattawang sebagai Plt Ketua KNPI Makassar. sebagaimana Nurkanita menyampaikan hal itu di media pada 28 Desember 2024 lalu.
“Dan sebaliknya Baso Muhammad Ikram jika ingin ber KNPI di bawah garis DPD Nurkanita, ya berkandidat di produk Musda garis Nurkanita, bukan di produk Musda dari garis DPD Andi Surahman Batara,” lanjutnya.
Syamsul juga mengkritisi pelantikan yang mengatasnamakan KNPI, namun dinilai menyimpang dari mekanisme organisasi. Menurutnya, ini bukan lagi soal dualisme pusat, tetapi perilaku tidak beretika atas ketidaktahuan dalam menjalankan aturan dan tata laksana organisasi.
“Ini bukan soal keterbelahan pusat, tetapi soal bagaimana tata laksana organisasi dijalankan dengan benar. Jangan klaim-klaim jika tak paham prosedur,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, bahwa seluruh rekam jejak dan legitimasi organisasi bisa ditelusuri dari dokumen resmi dan pemberitaan publik terkait Musda XVI Pemuda/KNPI Makassar di Hotel M-Regency.
Sebagai penutup, Syamsul menyerukan agar seluruh organisasi kepemudaan (OKP) dan pemerintah di Kota Makassar bersikap bijak dalam menyikapi situasi ini. Ia menekankan pentingnya menilai mana kepengurusan yang sah secara organisatoris dan mana yang sekadar melakukan klaim.
“Perbedaan ini bukan untuk memperebutkan anggaran hibah APBD. Ini soal integritas dan idealisme pemuda dalam menjadikan KNPI sebagai mitra partisipatif pemerintah, bukan alat kekuasaan,” tegasnya.
Pernyataan Syamsul Bahri Majjaga ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan marwah KNPI sebagai rumah bersama pemuda dan bukan alat kepentingan politik jangka pendek. (*)
