Tekan Pertumbuhan Penduduk, Dinas KB Teken MoU dengan Sejumlah Stakeholder

MAKASSAR,EDELWEISNEWS.COM – Dinas Keluarga Berencana dan Kependudukan Kota Makassar menggelar Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Kota Makassar Tahun 2019 di Claro Hotel, Selasa (30/4).

Rapat kerja daerah tersebut mengambil tema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah Dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”.

Program pembangunan KB adalah salah satu kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki implementasi tinggi untuk menanggulangi masalah kependudukan dan pembangunan keluarga yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hal ini menjadi perhatian khusus hingga Pemkot mengajak stakeholder yang ada bersama-sama menekan jumlah laju penduduk.

Muhammad Ramli Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas PP dan KB Kota Makassar menjelaskan, maksud diselenggarakaannya rapat kerja adalah sebagai forum evaluasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program KB tahun lalu.

“Rapat kerja daerah ini, adalah sebagai bahan evaluasi program tahun lalu dan wadah bagi segenap stakeholder pelaksana KB dalam menyusun rencana kerja secara berjenjang untuk mensukseskan program KB,” ucapnya.

Sementara Asisten I Pemkot Makassar Azis Hasan menjelaskan, salah satu kebijakan strategis Pemkot Makassar dalam mensejahterakan penduduknya adalah dengan tiga misi. Pertama, merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia dan mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi.

“Untuk mewujudkan kebijakan strategis tersebut dengan jalan mensukseskan program KB. Ini tidak saja sebatas pemakaian alat kontrasepsi, namun tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan pasangan usia subur dengan mengikuti program KB,” jelas Azis Hasan.

Acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dengan instansi terkait. Diantaranya dari unsur TNI, Polri, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. MoU berisi kerjasama mensukseskan program KB dengan cara menambah pengguna KB akseptor baru bagi pasangan usia subur dan menekan laju pertumbuhan penduduk .

Salah satu pembawa materi pada kegiatan rapat kerja daerah adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makasar Hj. Naisyah Tun Azikin. (Hum)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar Olahraga SULSEL TNI / POLRI

Atlet Kodam XIV/Hsn Ukir Prestasi di Ajang Maros Marathon 2025

MAROS, EDELWEISNEWS.COM – Atlet Kodam XIV/Hasanuddin kembali menunjukkan prestasi gemilang dalam ajang Maros Marathon 2025 yang berlangsung di Lapangan Palantikang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (6/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah dan komunitas lari nasional, dimana Kodam XIV/Hasanuddin mengirimkan personel terbaiknya yang tergabung dalam Atlet Triathlon Hasanuddin dengan Mayor Inf Syamsuddin […]

Read more
Makassar SULSEL TNI / POLRI

Lantamal VI Dukung Mahasiswa KKN Kebangsaan XII Berlayar ke Pulau Kapoposang-Pangkep dengan KAL Suluh Pari II.6-60

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI Makassar memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan XII tahun 2025, dengan mengerahkan Kapal Angkatan Laut (KAL) Suluh Pari II.6-60 untuk mengantar peserta menuju lokasi KKN di Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Minggu (6/7/2025). Pelepasan mahasiswa KKN […]

Read more
Makassar SULSEL

Pemkot Makassar Berlakukan Moratorium Proses Mutasi PNS di Seluruh Perangkat Daerah Mulai 1 Juli

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM -Pemerintah Kota Makassar memberlakukan moratorium atau penghentian sementara proses mutasi/pindah PNS di seluruh perangkat daerah, mulai 1 Juli 2025. Kebijakan ini bertujuan menata ulang distribusi pegawai, menyeimbangkan beban kerja, dan memastikan efisiensi belanja pegawai agar sejalan dengan arah reformasi birokrasi. Usulan yang belum terbit persetujuan dari BKN hingga 1 Juni 2025 juga akan […]

Read more