JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – KPK RI menggelar pertemuan di Kantor KPK RI Jalan Rasuna Said, Kawasan Kuningan Jaksel dengan Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, Kepala Inspektorat, Zainal Ibrahim serta Kejari Makassar Dicky Rachmat Raharjo yang didampingi Kasi Datun, Adnan Ahmad, Kadis PTSP dan Kadis PSU Disperkim, BKAD dan Dinas Pertanahan Makassar serta Asisten I, Muh. Sabri.
Pada pertemuan dengan KPK RI, Kejari Makassar memaparkan hasil penanganan berdasarkan SK yang direkomendasikan oleh Pemkot Makassar dan masih akan dilanjutkan penanganannya.
“Hari ini kita paparkan kepada KPK terkait progres dari tindak lanjut SKK yang direkomendasikan oleh Pemkot Makassar kepada JPN, diantaranya terkait sejauh mana hasil penanganannya. Kemudian tahapan langkah tindak lanjut penanganan PSU aset Pemkot Makassar,” kata Dicky Raharjo di Gedung Merah Putih, KPK RI, Jakarta, Kamis, 29 agustus 2019.
Lanjutnya, salah satu progres adalah pada Jumat, 30 Agustus 2019 dilaksanakan penyerahan PSU Gerhana Alauddin kepada Pemkot Makassar.
“Kita apresiasi kerja tim aset dan JPN Makassar untuk 6 titik asset bersoal yang pernah kita tinjau, itu juga harus jelas laporan perkembangannya. Misalnya, rekomendasi SKK seperti apa? Berapa yang direkomendasikan kepada JPN dan bagaimana perkembangannya,” imbuh Dicky.
Lanjutnya, diharap 6 aset yang bersoal itu keseluruhannya sudah mendapat rekomendasi SKK. “Enam titik itu harus ada perhatian dari Pj Walikota Makassar dan dipastikan dapat rekomendasi SKK, kemudian timeline penyelesaian harus konsisten termasuk update data,” tegasnya.
Sementara Linda dari Korsupgah KPK wilayah 8 Sulselbar menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan Pemkot Makassar dan Kejari Makassar yang digelar di Gedung KPK RI, enam titik tersebut dipastikan akan mendapat SK dari Pj Walikota Makassar.
“Dari 6 titik itu sudah ada 3 SKK yang direkomendasikan ke BPN Makassar, diantaranya lahan PT GMTD, lahan pergudangan cargo dan lahan di Jalan Rumah Sakit Faisal. Dalam keterangan Pemkot Makassar ketika rapat, 3 SKK akan segera diserahkan ke JPN, yaitu Lahan Terminal Daya, Lahan Terminal Toddopuli dan Lahan CCR,” kunci Linda.
Penulis : Jesi Heny
