Bareskrim Polri Tahan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit proyek Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Jakarta tahun 2017-2019.

Penahanan terhadap Dirut PT. Samco Indonesia, Boni Marsapatubiono dan Dirut PT Mega Daya Survey Indonesia, Welly Bordus Bambang merupakan pengembangan dari terpidana Bina Mardjani, pimpinan Bank Jateng cabang Jakarta yang telah divonis Pengadilan selama 7 tahun.

“Terhadap yang bersangkutan telah dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Cabang Bareskrim Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/10/2022).

Dedi menjelaskan, perkara yang menjerat tersangka Boni Marsapatubiono berawal saat tahun 2017 mengajukan fasilitas kredit proyek pada Bank Jateng cabang Jakarta sebesar Rp 74,5 miliar untuk lima proyek. Pengajuan tersebut pun disetujui.

“Adapun yang menjadi jaminan pengajuan kredit proyek tersebut adalah Surat Perintah Kerja (SPK), Cash Collateral (uang jaminan/deposit) dan jaminan asuransi yang dinilai dari prosentase cash collateral,” ujarnya.

Dedi menuturkan, dalam proses pemberian kredit tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum, yakni persayaratan yang tidak terpenuhi dan adanya komimen fee sebesar 1 persen dari nilai pencairan kredit.

“Terhadap kelima proyek tersebut per tanggal 31 Mei 2020 telah dinyatakan pada posisi
Kolektibilitas 5 (macet), sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar
Rp 71.279.545.538,00. Adapun jumlah asset recovery dalam perkara tersebut sebesar Rp 2.681.583.434,00,” katanya.

Sementara untuk tersangka Welly Bordus Bambang pada tahun 2018-2019 telah mengajukan 7 fasilitas kredit ke Bank Jateng cabang Jakarta sebesar Rp 57 miliar.

Adapun yang menjadi jaminan pengajuan kredit proyek tersebut adalah Surat Perintah Kerja
(SPK), Cash Collateral (uang jaminan/deposit) dan jaminan asuransi yang dinilai dari
prosentase cash collateral.

Dalam proses pemberian kredit tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum yakni persayaratan tidak terpenuhi dan adanya komimen fee sebesar 1 persen dari nilai pencairan kredit serta jaminan/SPK Fiktif).

“Terhadap seluruh proyek tersebut per tanggal 31 Mei 2020 telah dinyatakan pada posisi kolektibilitas 5 (macet), sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 62.216.924.108,00. Jumlah asset recovery dalam perkara tersebut sebesar Rp. 5.764.266.105,00,” katanya.

Saat ini, kata Dedi, penyidik masih mendalami perkara TPPU atas perkara aquo. Kedua tersangka pun dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Pol)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jakarta Makassar

Di Bawah Kepemimpinan Appi, Makassar Raih Predikat Terbaik Nasional Program UBM dan KTR

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Kota Makassar berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penghargaan itu diterimaKepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, mewakili Wali Wali Kota Makassar Munafri […]

Read more
Jakarta SULSEL TNI / POLRI

Kapolda Sulsel Terima Pin Emas dari Menteri ATR/KBPN atas Keberhasilan Berantas Mafia Tanah

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menerima penghargaan berupa Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KBPN) sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dan kontribusi dalam mendukung pemberantasan praktik mafia tanah serta penanganan tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H […]

Read more
Jakarta Makassar

Di Bawah Kepemimpinan Wali Kota Munafri, Makassar Raih Penghargaan Program KB Terbaik I Nasional 2026

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar, dibawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional, bertepatan momentum HUT Kota Makassar 2026. Kali ini, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Parasamya Karya Kencana Tahun 2026 kategori Pengelola Program Keluarga Berencana (KB) Terbaik I. Penghargaan bergengsi itu, […]

Read more