MASAMBA, EDELWEISNEWS.COM – Tim Koordinasi dan Supevisi Pencegahan (Korsupgah) KPK baru-baru ini menggelar Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di 8 Kabupaten/Kota di Sulsel.
Dalam kegiatan yang dipusatkan di Kantor Walikota Palopo ini, Tim Korsupgah KPK melihat sejauhmana progres Pencapaian Monitoring Center of Preventation (MCP) terhadap 8 area intervensi KPK.
Delapan area intervensi KPK yaitu, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Pengadaan Barang/Jasa, Perencanaan/Penganggaran APBD, Tata Kelola Dana Desa, Kapabilitas APIP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan (8) Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Dari delapan area intervensi tersebut, tindak lanjut pencegahan korupsi Pemda Lutra di area intervensi Manajemen ASN memiliki progres yang cukup signifikan. Pada dashboard yang ditampilkan KPK, progres pencegahan korupsi Manajemen ASN Pemda Lutra ada di angka 80%. Dari 25 Pemda kabupaten/kota di Sulsel, Pemda Lutra ada di posisi kedua, di bawah Pemkot Makassar. Meski sebenarnya progresnya sama, yaitu 80%. Di bawah Makassar dan Lutra, ada Maros, Palopo, Luwu dan Luwu Timur.
Melihat progres yang sangat baik di area Manajemen ASN, Kepala BKPSDM Lutra, Nursalim, memberikan apresiasi atas capaian tersebut.
“Semua ini tidak terlepas dari kerjasama kami dengan Bagian Hukum karena di situ ada indikator LHKPN. Juga kepada Inspektorat dan Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur. Signifikansi capaian ini tentu tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang kita bangun,” kata Nursalim, Senin (19/82019), di Masamba.
Meski demikian, kata dia, masih ada sisi kelemahan yang mesti dibenahi. “Kita berharap ke depan progressnya bisa mencapai 100% karena masih ada yang perlu kami benahi di sini, salah satunya meningkatkan penerapan e-Kinerja yang terintegrasi,” tutur mantan Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur ini.
Nursalim mengaku optimistis bisa mencapai progress 100%. Asalkan, kata dia, indikator e-Kinerja yang terintegrasi bisa segera diwujudkan.
“Kita optimistis bisa mencapai 100%. ‘Kan tinggal integrasinya saja. Indikator itu menghendaki agar e-Kinerja terintegrasi dengan absensi finger print kehadiran pegawai. Tinggal satu indikator. Kalau indikator ini kita tingkatkan, capaian 100% bisa kita wujudkan,” tandas Nursalim. Selaian Manajemen ASN, Pemda Lutra memiliki progress yang cukup tinggi di area intervensi Perencenaan dan Penganggaran APBD (71%), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (66%), serta Manajemen Aset Daerah (65%). (hum)
Editor : Salsabila
