Bahas Penyelenggaraan Jamsostek, Pansus DPRD Sulsel Kunker ke Sulawesi Utara

SULAWESI UTARA, EDELWEISNEWS COM – Pansus Pembahas Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Jum’at (17/5/2024).

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Andi Muhammad Irfan AB selaku Ketua Pansus dan Dr. H. Saharuddin selaku Wakil Ketua Pansus. Anggota Pansus yang hadir antara lain Ir. Arfandy Idris, A. Debbie Purnama, H. Andi Muchtar Mappatoba, H. Andi Mangunsidi Massarappi, Isnayani, H. Andi Syafiuddin Patahuddin, dan Rudy Pieter Goni. Adapun Pansus ini didampingi oleh Kelompok Pakar DPRD Prov. Sulsel yaitu Dr. Madjid Sallatu dan Dr. Ns. Yusuf Tahir.

Turut juga mendampingi Pansus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Biro Hukum Setda Prov. Sulsel, serta unsur instansi vertikal Perwakilan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Maluku Sulawesi.

Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini diterima langsung oleh Niklas Silangean selaku Plt. Sekretaris DPRD Prov. Sulut didampingi beberapa pejabat lingkup Sekretariat DPRD.

Maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ini untuk mendapatkan saran, masukan serta bahan perbandingan terhadap pembahasan rancangan perda yang sementara dibahas di DPRD.

Diawal pertemuan, Irfan AB selaku Pimpinan Pansus menyampaikan bahwa mereka hadir dalam rangka sharing pendapat terhadap Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang sementara dalam proses pembahasan di DPRD Prov. Sulsel.

“Kami memilih Provinsi Sulawesi Utara karena coverage kepesertaannya mencapai 92% dan menjadi tertinggi di Indonesia,” ujar politisi PAN ini.

Niklas Silangean selaku Plt. Sekretaris DPRD menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pansus DPRD Prov. Sulsel di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Terkait dengan Perda yang ada di Sulawesi Utara ini, diatur di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2022 fokus pemerintah daerah harus mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan mendorong pemerintah daerah untuk melindungi para pekerja rentan lewat APBD.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga sudah mengizinkan dana desa dipergunakan untuk kegiatan sosial. Salah satunya meminta kepada seluruh pemerintah desa untuk mencanangkan perlindungan 100 pekerja rentan untuk dilindungi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan capaian coverage kepesertaan yang tinggi untuk skala nasional ini, diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah provinsi lainnya untuk juga berkontribusi dalam mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang mengamanatkan kepada Pemda untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di akhir pertemuan, Pimpinan Pansus menyampaikan terima kasih atas kesediaan Sekretaris DPRD beserta jajarannya untuk menerima kunjungan kerja Pansus DPRD Sulsel ini.

“Tentunya kita semua berharap agar perda ini nantinya bisa memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya pekerja rentan di Provinsi Sulawesi Selatan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan,” harapnya.

Kunjungan kerja ditutup dengan foto bersama oleh Pimpinan Pansus beserta Anggota Pansus bersama Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara. (*/jesi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LEGISLATIF SULSEL Wajo

Tiga Ranperda Ditetapkan Pemda Wajo dan DPRD Lewat Rapat Paripurna

WAJO, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Wajo dan DPRD menandatangani persetujuan kesepakatan bersama penetapan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) melalui Rapat Paripurna DPRD Wajo, Jumat (19/7/2024). Tiga Ranperda yang ditetapkan yakni, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan atas […]

Read more
Makassar SULSEL Wajo

Pemda Wajo dan Pemda Takalar Teken MoU Kerja Sama Mendukung Penanganan Dampak Inflasi Daerah

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Wajo dan Pemerintah Kabupaten Takalar melakukan kerjasama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendukung Penanganan Dampak Inflasi Daerah. Penandatanganan MoU itu dilakukan dalam bentuk kerja sama Perdagangan Komoditas Unggulan antar Daerah yang dilakukan di Aula Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (17/7/2024). Proses pelaksanaan penandatanganan MoU dilakukan langsung Pj. […]

Read more
Makassar SULSEL

Lampaui Target, Total Investasi di Kota Makassar Capai Rp 5,89 T

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat realisasi Investasi Kota Makassar mencapai Rp 5,89 Triliun pada periode Januari-Desember 2023. Hal itu diungkapkan Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra pada kegiatan Focus Grup Discusion (FGD) terkait kebijakan pengelolaan investasi bersama Dewan Investasi dan OPD terkait. ‚ÄúRealisasi investasi kita di sepanjang […]

Read more