MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Catatan akhir tahun (Catahu) ini telah dirilis ke publik oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel sejak 30 Desember 2020 lalu. Namun, masih relevan untuk diangkat kembali ke ranah publik, karena catatan akhir tahun (Catahu) ini membahas tentang kondisi lingkungan Sulsel pada masa Pandemi Covid -19 yang cukup memprihatinkan. Dan kampanye lingkungan itu harus dilakukan secara massif dan berkelanjutan. Sebab, setiap detik kerusakan hutan terus terjadi.
Berdasarkan data yang dimiliki Walhi Sulsel, yang dituangkan dalam catatan akhir tahun 2020, akhirnya Walhi Sulsel memberikan kartu kuning kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.
Slamet Riadi, Ketua Tim Catahu 2020 menguraikan kerugian materil yang dialami Rakyat Sulawesi Selatan selama Pandemi Covid-19. Hasilnya pun fantastis. Ia menyampaikan bahwa kerugian masyarakat Sulsel yang terdampak perampasan ruang, kerusakan lingkungan mencapai Rp8,2 Triliun.
“Kerugian yang harus dipikul oleh Rakyat Sulawesi Selatan di tahun ini di masa pandemi yakni berkisar 8,24 Triliun, dengan rincian kasus perampasan ruang senilai Rp165,7 Miliar, pengrusakan lingkungan mencapai angka Rp36,6 Miiar, dan Bencana ekologis sekitar Rp8,03 Triliun,” tutur Slamet Riadi di Kantor Walhi Sulsel Jalan Aroeppala sebagaimana kutip dari Walhisulsel.or.id.
Slamet menjelaskan, bahwa nilai kerugian warga tahun ini mencapai empat kali lipat dari total kerugian yang dialami Rakyat Sulawesi Selatan di tahun 2019 yakni senilai Rp2,3 Triliun.
“Ini artinya, rekomendasi perbaikan lingkungan yang kami sampaikan di tahun 2019 kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Catahu diabaikan, dan akhirnya rakyatlah yang harus menanggung semuanya,” tambah Slamet lagi.
Sementara Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, yang juga hadir dalam konferensi pers mengatakan, bahwa dia sangat kecewa dengan sikap dan cara Nurdin Abdullah mengelola pemerintah dan sumber daya alam Sulawesi Selatan.
Menurut Al Amin, selama Pandemi Covid-19, rakyat mengalami kerugian yang besar akibat kerusakan lingkungan, sementara kolega dan keluarga Gubernur malah mendapat izin dan proyek yang nilai keuntungannya fantastis. Bahkan usaha dan bisnis mereka yang membuat masyarakat kehilangan ruang kelola dan penghasilan.
“Di saat rakyat harus melindungi diri dari penyebaran virus dan menyelamatkan diri, serta bertahan hidup di tengah resesi, orang-orang terdekat Gubernur malah mengerjakan proyek APBN dan Utang. Belum lagi, pengusaha tambang yang juga orang dekat gubernur bisa mengatur tender proyek milyaran,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya bersama 96.000 orang konstituen Walhi Sulsel memberi peringatan keras kepada Gubernur Sulsel, dan meminta Gubernur berhenti membuat pencitraan lalu bekerja sungguh-sungguh untuk masyarakat
“Kami juga minta agar Gubernur berhenti melibatkan kolega dan keluarga dalam mengerjakan proyek APBN/APBD. Dan segera merevisi RZWP3K Sulsel dan mencabut izin-izin usaha yang selama ini merusak lingkungan dan memiskinkan rakyat,” pungkas Al Amin.
Editor : Jesi Heny
