Evaluasi JKN, Sekda Sulsel : Jaga Keberpihakan pada Rakyat Kecil

SULSEL,EDELWEISNEWS.COM– Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Gratis Integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tingkat Provinsi Sulsel, di Hotel Imperial Aryaduta, Kamis (20/6). Dalam sambutannya, Abdul Hayat memaparkan proses perjalanan program pelayanan kesehatan gratis yang sedang bergulir.

“Dalam perjalanannya, Program Kesehatan Gratis telah melalui tahapan proses perkembangan, pemantapan, sampai pada tahun 2016 mengalami pengembangan program dengan mengintegrasikan program Kesehatan Gratis ke dalam skala Nasional dalam bingkai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” jelas Abdul Hayat.

Terkait program pelayanan kesehatan, Abdul Hayat mengatakan, saat ini pemerintah bersama dengan Bupati/Wali Kota di Sulsel sedang gencar untuk mewujudkan Sulsel menuju Universal Health Coverage (UHC). Guna mencapai cakupan kepesertaan 95 persen masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan.

“Memantapkan penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai bagian dari pengembangan jaminan secara menyeluruh, dan hal tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sulsel diterjemahkan ke dalam Program Pelayanan Kesehatan Gratis,” bebernya.

Abdul Hayat berharap, kendala dan masalah dalam program tersebut dapat diatasi bersama melalui pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan selama ini.

“Yang terpenting sesungguhnya adalah hadirnya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah termasuk para pemangku kebijakan lainnya serta support dari berbagai pihak,” tambahnya.

Sebagai penutup, Abdul Hayat meminta agar dalam meningkatkan dan memantapkan program pelayanan kesehatan gratis integrasi ke JKN untuk tetap berpihak kepada rakyat dan mampu berinovasi bagi perbaikan program tersebut selanjutnya.

“Melaui pertemuan ini, saya mengharapkan untuk tetap menjaga komitmen ini, komitmen keberpihakan kita kepada rakyat, khususnya rakyat Sulsel. Selalu memunculkan ide-ide baru berupa sistem atau model yang dapat mengadopsi seluruh komponen dalam rangka perbaikan pelaksanaan program ini ke depan,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut para Direktur RSUD Kabupaten/Kota, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbar Tramal, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota, serta para pejabat yang terkait. (hum)

Editor : Anisah S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Kodam XIV/Hsn Perkuat Sinergi Nasional, Kapoksahli Hadiri Rakor Pengendalian Karhutla Tingkat Nasional Secara Vicon

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangdam XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Musa David Marolop Hasibuan, S.I.P., M.A.B mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, melalui video conference bertempat di Ruang Vicon Puskodalops, Makodam, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (18/6/2026). Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan […]

Read more
Makassar SULSEL TNI / POLRI

Pangdam Hasanuddin Turun Langsung Dengarkan Warga, Stabilitas dan Penanganan Banjir Jadi Prioritas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Di sela kesibukannya menjalankan tugas, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko didampingi Dandim 1408/Makassar Kolonel Kav Ino Dwi Setyo Darmawan melaksanakan kegiatan ngopi dan dialog santai bersama sejumlah masyarakat di Warung Kopi (Warkop) Ko Heng, Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar, Senin (15/6/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah awak media. Melalui momentum […]

Read more
Makassar SULSEL

Dirut BPJS Sanjung Makassar, Akui Jadi Daerah Pertama Beri Perlindungan bagi Pekerja Rentan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.CO. — Pemerintah Kota Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Sistem Keagenan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) dalam Program Makassar Berbagi Jaminan Sosial di Lapangan Karebosi, Jumat (19/6/2026). Peluncuran program tersebut menjadi langkah strategis Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang selama […]

Read more