MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Forum Mahasiswa Toraja (Format) Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Aksi ini dalam rangka mendukung kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus penyerobotan dan perusakan Kawasan Hutan Mapongka di Kecamatan Mengkendek, Kab.Tana Toraja. Aksi juga mendesak percepatan penyelesaian kasus korupsi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Format meminta kejaksaan menangkap dan mengadili mafia tanah di balik terbitnya sertifikat di atas tanah kawasan hutan.
“Kami menduga ada keterlibatan pejabat tinggi di Toraja dalam pengalihfungsian kawasan hutan ini. Oleh karena itu, kami meminta kejaksaan untuk tidak main-main dalam mengusut kasus ini,” tegas Heriadi.
Ia menambahkan, ini juga menjadi momentum kejaksaan untuk membongkar adanya dugaan lain terkait banyaknya pengalihfungsian asset daerah/tanah negara menjadi kepemilikan pribadi di Kab.Tana Toraja.
“Kita ketahui bersama, bahwa Hutan Mapongka ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 433/Kpts-II/1993, sedangkan penerbitan sertifikat dimulai pada Tahun 2011 yang artinya sertifikat hak milik diterbitkan setelah hutan Mapongka ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas (HPT),” sambung Heriadi.
Sedikitnya ada 70 persil sertifikat yang diduga dikeluarkan BPN di sekitar Kawasan Hutan Mapongka, dan 36 persil sertifikat dipastikan masuk dalam kawasan hutan, yang dalam hal ini telah melanggar hukum.
Selain itu, dalam aksi ini, Format juga mendesak kejaksaan mengusut tuntas kasus Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Disdugcapil yang ditangani oleh Kejari Tana Toraja, yang menurut mereka hilang bak ditelan bumi.
“Kami menduga dan mencium ada aroma main mata antara Kejari, yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dimana kita ketahui bahwa kasus ini mulai bergulir di kejaksaan sejak 2017, bahkan sudah ada ratusan orang yang diperiksa, tapi belum ada satupun orang yang ditetapkan
sebagai tersangka,” ungkapnya.
Heriadi mengatakan, bahwa Kejati Sulsel melalui Pak Idil (Kasi Penegakan Hukum) menyampaikan kasus SIAK tinggal dua saksi yang akan diperiksa, dan satu ahli yang akan didatangkan untuk memeriksa saksi, selanjutnya akan menaikkan status penyidikan menjadi tersangka.
Penulis : Risky
Editor. : Jesi Heny
