Gubernur Ajak Perguruan Tinggi Terus Memberi Semangat dan Motivasi kepada Masyarakat Terkait Covid – 19

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah menggelar rapat virtual video conference dengan lembaga dan organisasi sosial serta Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se – Sulsel, dalam rangka kolaborasi  penanganan Covid-19, Kamis, (2/4 2020).

Peserta yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APBBTSI) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, diajak untuk terus memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat, bukan menyebar ketakutan. 

Selain itu, lembaga ini juga diharap dapat memberi edukasi agar tidak menolak pemakaman bagi korban Covid-19 ataupun yang belum menjadi positif tetapi mendapat stigma dari masyarakat. Demikian juga perguruan tinggi swasta, agar dapat membantu warga sekitar.

Bukan hanya itu, Gubernur Sulsel juga mendengarkan masukan mereka. Termasuk yang disampaikan agar pemerintah mengawasi dengan ketat terkait pendistribusian alat kesehatan yang ada, khususnya Alat Pelindung Diri (APD), sehingga harganya bisa normal kembali.

“Kami di rumah sakit susah sekali mendapatkan APD, seperti masker bedah, ataupun kami beli dengan berkali lipat naiknya. Biasanya Rp50 ribu per boks sekarang Rp450 ribu,” kata Ketua STIKES Mega Buana Palopo, Nilawati Uly.

Sedangkan pemakaian masker di rumah sakit biasanya tiga hingga empat boks perhari. Ia juga berharap agar rumah sakit di Palopo dapat diberikan bantuan APD.

Nila memberikan usulan agar untuk wilayah Palopo ditunjuk rumah sakit pemerintah, khusus untuk menangani Covid-19.

“Untuk di Kota Palopo, yang kami ketahui masih merujuk ke RS Lakipadada di Tana Toraja,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Nurdin Abdullah menyampaikan agar pusat layanan kesehatan yang membutuhkan APD dapat menghubungi call center dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel.

“Kita punya gugus tugas. Di sana logistik kita, tersedia APD apa saja. Silakan minta. Kemarin kami baru mendapatkan 15 ribu masker, jadi kalau masker bisa,” jelasnya.

Sedangkan saran terkait rumah sakit rujukan di Kota Palopo, Nurdin Abdullah menyampaikan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading di Kota Palopo telah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan penyangga.

“Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading, itu menjadi rumah sakit rujukan penyangga, itu yang menjadi penyangga kita. Kalau rujukannya memang di Rumah Sakit Lakipadada,” paparnya.

Saran lain adalah agar pemerintah juga menyiapkan pulsa paket data agar mahasiswa dapat melakukan pembelajaran online. (*)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Pendataan Perlinsos Digital di 15 Kecamatan Tuntas, Selanjutnya RT/RW Sisir Warga Belum Terdata

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Makassar memasuki tahap lanjutan setelah proses pendataan oleh agen dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di 15 kecamatan dinyatakan tuntas pada Jumat (21/8/2026). Setelah seluruh wilayah kecamatan didata oleh agen Perlinsos Digital, Pemerintah Kota Makassar kini melibatkan pengurus RT/RW untuk melakukan penyisiran sekaligus verifikasi terhadap […]

Read more
Bone SULSEL TNI / POLRI

Kunker Ke Yon Armed 21/Kawali, Pangdam XIV/Hsn Kobarkan Semangat : Jadikan Latihan Sebagai Kebutuhan, Bukan Beban

BONE, EDELWEISNEWS.COM – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko didampingi Ketua Persit KCK Daerah XIV/Hasanuddin Ny. Renny Bangun Nawoko, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) di Batalyon Armed 21/Kawali, yang disambut oleh Komandan Batalyon (Danyon) Armed 21/Kawali Letkol Arm Rianto Hartomo, S.Sos., M.I.P. Kegiatan tersebut juga dihadiri prajurit dan anggota Persit KCk Cabang LIV Yon Armed 21, […]

Read more
Makassar SULSEL

Appi Desak OPD Matangkan Perencanaan, Januari 2027 Program Harus Langsung Jalan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak sekadar menjadi “tukang stempel” dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, kepala OPD harus mengetahui secara utuh program yang dipimpinnya, bukan hanya menerima dokumen yang telah disiapkan bagian perencanaan kemudian memberikan tanda […]

Read more