Gubernur Dampingi Kepala BNPB Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Lutra

LUWU UTARA, EDELWEISNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah, mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Mereka memantau lewat udara, kemudian melakukan rapat dengan Forkopimda Sulsel dan Muspida Lutra.

Doni mengatakan, BNPB ditugaskan oleh Presiden untuk memastikan bahwa segala sesuatu dalam hal penanganan kebencanaan di wilayah Lutra berjalan dengan baik. Terutama masyarakat yang memerlukan bantuan dalam kondisi tanggap darurat di tempat pengungsian, fasilitas logistiknya, penginapan, sanitasinya, dukungan air dan juga perlengkapan terutama untuk ibu-ibu dan anak-anak.

“Demikian juga untuk wanita hamil itu harus menjadi prioritas kita,” kata Doni Monardo, Jumat, (17/7/2020).

Prioritas kedua adalah pemulihan lingkungan untuk ditata kembali. Ia menyebutkan, selain BNPB, Pemprov Sulsel serta Kementerian PUPR mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mempercepat proses transportasi dan sejumlah fasilitas publik harus segera bisa dimanfaatkan kembali.

BNPB akan memberikan pinjaman helikopter satu unit untuk digunakan bagi Pemerintah Kabupaten Lutra dan Pemprov Sulawesi Selatan dalam rangka mengevakuasi dan kepentingan logistik.

“Beberapa hari ke depan helikopter yang dibawa oleh BNPB selanjutnya akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Doni menyampaikan hasil pengamatannya. Ia menyebutkan dugaan atau analisa sementara. Yang pertama curah hujan yang sangat besar, sebab tercatat intesitas hujan antara 250 sampai 300 mm dalam waktu yang sangat singkat tanggal 12 dan tanggal 13 Juli 2020.

Kemudian kedua, melihat ada sebagian dari Gunung Lero dan Gunung Maganrang bagian selatan mengarah Kota Masamba itu terkupas.

“Kalau itu sudah lama, biasanya pasti melihat ada tutupan sebagian dengan tanaman perdu misalnya, tanaman rambat misalnya. Tetapi kita perhatikan jarak jauh itu belum ada tutupan. Artinya itu masih baru,” jelasnya.

Jika kejadian ini akibat curah hujan yang terjadi pada tanggal 12-13 Juli tersebut akan dan sedang dilakukan analisa oleh tim BNPB yang sudah ditugaskan bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga beberapa kementerian lembaga yang lain.

“Sehingga mendapatkan kesimpulan nanti apa yang menjadi penyebab utama,” tegasnya.

Kemudian faktor yang lain adalah kawasan pegunungan tersebut adalah jenis bebatuan yang relatif gampang longsor. Sehingga ini menjadi catatan agar seluruh pemerintah, baik kabupaten dan provinsi agar daerah- daerah yang berada di wilayah kawasan bantaran sungai, terutama yang padat pemukiman penduduk sudah harus dipikirkan mitigasinya, agar kasus ini tidak terulang dan tidak lagi menimbulkan korban.

“Ibu Bupati mengatakan tahun 1982 awal, juga pernah terjadi peristiwa seperti ini, hanya korbannya tidak sebanyak seperti ini,” ungkapnya.

Doni menambahkan bahwa peristiwa ini belum pada status menjadi bencana nasional. Sebab pemerintah daerah masih berfungsi, kegiatan aktivitas masih berjalan dengan baik.

“Jadi bencana nasional ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Bapak Presiden manakala sistem dan seluruh kegiatan administrasi pemerintahan telah mengalami kelumpuhan. Sekarang kita lihat semuanya masih berjalan masih baik. Ibu Bupati aktif memberikan bantuan dan pengarahan pada masyarakat, dan termasuk juga beliau sudah ingatkan pada masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan,” terangnya.

Di lokasi pengungsian, masyarakat juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Walaupun, agak sulit dalam kondisi bencana bagi masyarakat ada di pengungsian. Tetapi pemerintah harus selalu melakukan edukasi lebih optimal agar masyarakat bisa paham. Tentu didukung oleh fasilitas yang diberikan masyarakat, seperti pemberian masker.

Sementara terkait jumlah kerugian yang ditimbulkan, Kepala BNPB ini menyatakan masih dalam proses perhitungan bersama BNPB, Kementerian PUPR dan Provinsi Sulsel.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyampaikan terimakasih atas perhatian Pemerintah Pusat dalam penanganan bencana banjir bandang di Masamba. Pemprov dan Pemkab akan menyiapkan hunian sementara untuk warga yang rumahnya tertimbun lumpur pasir.

“Dan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan rasa prihatinnya dengan kondisi ini. Dan beliau langsung memerintahkan Panglima TNI, Menteri PUPR, Kepala BNPB betul-betul bersatu datang ke Luwu Utara untuk menyelesaikan berbagai hal,” kata Nurdin Abdullah. (hum)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Appi Beri Peringatan Keras ke OPD soal Serapan APBD: Anggaran Harus Berdampak ke Masyarakat

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah. Memasuki evaluasi triwulan II tahun anggaran 2026, Munafri menilai capaian serapan anggaran masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pemerintah kota tidak hanya dituntut […]

Read more
Makassar SULSEL

Kapolresta Gowa Ingatkan Bahaya Karhutla di Tengah Musim Kemarau

GOWA, EDELWEISNEWS.COM – Musim kemarau dengan kondisi cuaca yang panas dan kering menjadi perhatian Polresta Gowa. Kapolresta Gowa Kombes Pol. Dr. H. Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA, mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis (20/8/2026). Kapolresta Gowa mengingatkan bahwa kelalaian kecil, seperti membuang puntung rokok atau […]

Read more
Makassar SULSEL

Hari Kedua SMEP 2026, Ketua Tim Penggerak PKK Makassar Perkuat Peran PKK Hadapi Isu Strategis

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Tim Penggerak PKK Kota Makassar melanjutkan pelaksanaan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) Tahun 2026 di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, Rabu (19/8/2026). Memasuki hari kedua pelaksanaan, SMEP menjadi bagian dari upaya TP PKK Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sekaligus melihat capaian program di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Ketua […]

Read more