Guru Besar UMB Palopo Tekankan Pendekatan Sosiologi Kesehatan dalam Penyusunan Laporan TPPS di Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Upaya meningkatkan kualitas analisis dan pelaporan program penurunan stunting di Sulawesi Selatan mendapat penguatan baru melalui kehadiran Prof. Dr. Arlin Adam, SKM., M.Si, Guru Besar Universitas Mega Buana Palopo, pada Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan TPPS Semester II yang digelar oleh DP3A-Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Dalton Makassar (11 Desember 2025).

Diundang secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Arlin menyampaikan materi bertajuk “Perspektif Sosiologi Kesehatan dalam Analisis Data dan Penyusunan Laporan TPPS.” Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap determinan sosial merupakan fondasi penting untuk membaca fenomena stunting secara lebih menyeluruh.

Dalam pemaparannya, Prof. Arlin menguraikan lima aspek kunci yang memengaruhi stunting dari sudut pandang sosiologi kesehatan, yaitu struktur sosial masyarakat, praktik budaya lokal, perilaku kesehatan, relasi kekuasaan dalam keluarga, serta konteks komunitas yang dinamis. Menurutnya, pendekatan ini mampu membantu pemerintah daerah memahami perbedaan pola stunting antarwilayah serta menentukan intervensi yang paling relevan.

“Stunting tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia merupakan hasil dari interaksi sosial yang kompleks dan saling memengaruhi. Karena itu, laporan TPPS harus menunjukkan analisis yang menghubungkan data dengan realitas sosial yang menyertai,” jelas Prof. Arlin.

Dia juga menyoroti pentingnya memadukan data kuantitatif dan kualitatif dalam menyusun laporan. Teori-teori seperti Determinasi Sosial Kesehatan, Social Capital, hingga Structural Violence dijelaskan sebagai alat analisis yang dapat memperkuat validitas dan kedalaman laporan TPPS.

Kepala DP3A-Dalduk KB Sulawesi Selatan, Andi Mirna, S.H., M.A.P, menyampaikan apresiasi atas kontribusi akademis Prof. Arlin. Ia menegaskan bahwa perspektif ilmiah tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong analisis lintas sektor yang lebih sistematis dan berbasis bukti.

Kegiatan Rakor kemudian dilanjutkan dengan diskusi substantif, dimana peserta dari kabupaten/kota menyampaikan berbagai tantangan implementatif, seperti hambatan budaya dalam pemberian MPASI, disparitas layanan kesehatan dasar, serta kebutuhan penguatan kader di lapangan. Diskusi tersebut mempertegas pentingnya perspektif sosial dalam memahami akar penyebab stunting.

Dengan hadirnya pemikiran akademik dari Prof. Arlin, Rakor TPPS Semester II ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghasilkan laporan yang tidak hanya informatif, tetapi juga analitis dan kontekstual, sehingga mampu mendukung kebijakan percepatan penurunan stunting secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penulis : Andi Alim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LEGISLATIF Makassar

Sidak Gudang Toko Sumber Plastik, DPRD Makassar Temukan Dugaan Pelanggaran Perizinan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Komisi B bersama Komisi A DPRD Kota Makassar didampingi Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Perumda Parkir Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di gudang Toko Sumber Plastik yang berlokasi di Jalan Masjid Raya, Rabu (29/4/2026). Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Ismail, didampingi sejumlah anggota Komisi B seperti Andi Tenri […]

Read more
Makassar SULSEL

Peringati Hari Posyandu Nasional, TP PKK Makassar Dorong Layanan Kesehatan Lebih Optimal

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Dalam rangka memperingati Hari Posyandu Nasional, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama jajaran pengurus melakukan kunjungan ke sejumlah posyandu di Kota Makassar, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TP PKK Makassar dalam memastikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak berjalan optimal di tingkat masyarakat. Kunjungan […]

Read more
Makassar SULSEL

Hadiri Rakor Integrasi Aset Daerah, Munafri: Pentingnya Legalitas Aset Daerah

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan serta Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (29/4/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan”, ini menjadi forum strategis […]

Read more