Kerjasama Pemkot Makassar dan PT. Pasaraya International Hedonisarana Berakhir

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Kerjasama Pemkot Makassar dan PT Pasaraya International Hedonisarana berakhir. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pengakhiran kerjasama oleh Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb, di rumah jabatannya, Sabtu (21/9/2019).

Penandatanganan pengakhiran kerjasama antar Pemkot Makassar dengan PT Pasaraya ditandai dengan penyerahan dua buah sertifikat Pulau Lae – Lae dan Pulau Samalona berupa HGB nomor satu dan nomor dua.

Pj Walikota mengatakan, selama ini penyerahan kedua pulau tersebut selalu tertunda. Namun hari ini ketidakpastian tentang pengelolaan dan status Pulau Lae-Lae dan Samalona telah berakhir.

“Alhamdulillah kita sudah mengakhiri ketidakpastian terkait kerjasama tentang pengelolaan Pulau Lae Lae dan Samalona. Ini memang mesti kita selesaikan jangan terlalu lama kehilangan momentum dan peluang-peluang lain kita tinggalkan,” ucapnya.

Iqbal juga mengapresiasi pihak kejaksaan yang telah memfasilitasi penyerahan HGB kedua pulau tersebut.

“Berkat fasilitasi dari kejaksaan serta itikad baik dari kedua belah pihak penyerahan ini dapat berlangsung. Di lain hari Pemkot Makassar bisa kerjasama dengan PT Pasaraya banyak hal yang memungkinkan untuk peluang kerjasama,” ungkapnya.

“Jika ibu kota jadi dipindahkan ke Kalimantan maka Kota Makassar berpeluang mengawal jalan roda  pemerintahan pusat, apalagi Kalimantan berdekatan dengan Makassar sebagai pusat transit dari berbagai daerah barat ke ke timur dengan fasilitas bandara dan hotel,” tambahnya.

Direktur PT Pasaraya Ahmad Marda mengatakan pihaknya bersyukur karena sudah ada kejelasan dan penyelesaian dengan baik terkait pengakhiran kerjasama.

“Alhamdulillah kami dari PT Pasaraya juga merasa lega karena sudah ada kejelasan dapat menyelesaikan dengan baik, ke depan kita akan melihat peluang kerjasama melanjutkan yang dapat dikembangkan di kota Makassar,” katanya.

Kadis Pertanahan Kota Makassar Manai Sofyan menuturkan penyerahan ini sudah resmi sejak tahun 2012 lalu. Namun baru hari ini penyerahan sertifikat dilaksanakan.

“Penyerahan ini sebetulnya sudah selesai sejak tahun 2012 namun baru hari ini penyerahan sertifikat dengan adanya penyerahan ini kita ingin aset pemerintah kota betul – betul aman,” terangnya.

Penyerahan sertifikat dan pengakhiran kerjasama disaksikan Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar serta tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (hum)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Buka Ruang bagi Talenta Al-Qur’an, MTQ Makassar 2026 Hadir dengan Audisi Terbuka

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) resmi membuka pendaftaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Makassar Tahun 2026. Berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, MTQ kali ini dikemas dalam bentuk audisi terbuka yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat, Kabupaten/Kota di 24 Daerah untuk berpartisipasi. “Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 31 […]

Read more
Makassar SULSEL

JMSI Sulsel Hadirkan Ketua KPI Pusat Bincang-Bincang Revisi UU Penyiaran

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran menjadi perhatian serius Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia Sulawesi Selatan atau JMSI Sulsel. JMSI Sulsel pun mengundang khusus Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Hasrul Hasan, mendiskusikan isu-isu aktual RUU tentang perubahan ketiga UU nomor 32 tahun 2002 tersebut. Hasrul Hasan hadir langsung di Kantor JMSI […]

Read more
Makassar SULSEL

Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN, Gubernur Sulsel Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN 2027 untuk pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk pembiayaan gaji PPPK daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Gubernur Andi Sudirman menilai […]

Read more