MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) menggelar Workshop Penyusunan Policy Brief bagi Mitra Utama Madani di Sulawesi Selatan selama 2 hari (14 – 15 Oktober 2021) di Hotel Harper Jalan Perintis Kemerdekaan.
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari Program Support Partner USAID Madani dalam memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas CSO Mitra Utama Madani. Kegiatan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Sebagai Provincial Support Partner (PSP) USAID MADANI, LSKP melakukan kegiatan ini untuk membantu dan memfasilitasi Mitra Utama dan Simpul Belajar melalui jejaring dan koalisi di tingkat provinsi. Membantu enam Simpul Belajar lokal dalam penyusunan draf rekomendasi kebijakan, dan advokasi kebijakan, pengawasan dan evaluasi terkait isu tematik yang telah ditetapkan oleh Mitra Utama MADANI.
Kegiatan turut dihadiri Mitra Utama Madani Institute of Community Justice (ICJ) & Forum Belajar Anak Millenial (BARANI), dengan isu tematik Peningkatan Toleransi dan Ruang Ekspresi bagi Generasi Muda di Kota Makassar, Lembaga Demokrasi Celebes (LECRAK) dan Learning Forum Malempu Barani Caradde (Mabaca) dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) Kabupaten Pangkep, PPO Daun Hijau dan Forum Belajar YASSIBERRUI dengan isu tematik Advokasi dan Pengawasan Layanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo dan Forum Belajar Mapaccing (FBM) dengan isu tematik Tata Kelola Sumberdaya Alam Berbasis Pengelolaan Sampah di Kota Palopo.
Sementara perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea) dan Simpul Belajar Lamaranginang dengan isu tematik Transparansi Dana Desa sub Issu Tematik: Anggaran Dana Desa Pro Inklusi Kabupaten Luwu Utara dan, PDNA Bulukumba Bersama Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak (FORMAP KIA) dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dengan spesifik Isu peningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam sistem rujukan Kegawatdaruratan Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Pangkep, Distrik Support Partner Yayasan Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi dan Senior Field Coordinator MADANI Sulsel.
Hadir pula Field Coordinator di setiap daerah yang mengikuti kegiatan secara online.
Narasumber workshop yakni Andi Ahmah Yani, M.Si, MPA, M.Sc sebagai Dosen Departemen Ilmu Administrasi Unhas dan juga merupakan Direktur Program LSKP, Amril Hans, S.AP, MPA yang juga Dosen Departemen Ilmu Administrasi Unhas dan Koordinator Divisi Riset dan Advokasi LSKP.
Selama kegiatan peserta diberikan materi dan bimbingan teknis dalam penyusunan Policy Brief Isu Tematik dari setiap Mitra Utama dan Simpul Belajar.
Amril Hans, S.AP., MPA memaparkan materi terkait Peran NGO Dalam Proses Advokasi Kebijakan Publik. Katanya, secara umum proses advokasi yang dilakukan NGO berada di keseluruhan proses kebijakan. Yaitu, agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.
“Proses advokasi dari NGO, diharapkan kebijakan lebih aspiratif dan benar-benar berorientasi kepada publik. Advokasi kebijakan yang dilakukan NGO dapat menciptakan ruang atau sebagai media keterlibatan publik dalam seluruh proses kebijakan,” ujarnya.
Sementara Andi Ahmah Yani, M.Si, MPA, M.Sc memaparkan terkait Policy Brief, yang kemudian dilanjutkan dengan Bimtek penyusunan Policy Brief.
Proses Bimtek dilakukan dengan mengindetifikasi permasalahan dari Isu Tematik Mitra Utama Bersama Simpul Belajar kemudian mempersentasikan didepan Forum yang selanjutnya diberi masukan.
Proses Bimtek hari kedua difokuskan pada penguatan data yang akan dimaasukkan dalam Policy Brief untuk mendukung Proses Advokasi Isu Tematik Mitra Utama, dan Simpul Belajar disetiap kabupaten/kota.
Workshop ditutup dan masing-masing Mitra Utama dan Simpul Belajar sudah memiliki Draft Policy Brief Isu Tematik. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, selanjutnya akan dilakukan pendampingan oleh LSKP secara mendalam kepada Mitra utama dan Simpul Belajar untuk menyempurnakan Policy Brief tersebut. Policy Brief yang selesaai dibuat, selanjutkan akan diadvokasikan secara bersama ke pemerintah daerah kabupaten/kota.
