Sulsel Gunakan Model Kuadran Sosial dalam Pendampingan Stunting

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.- Program Gerakan Masyarakat Mencegah dan Menanggulangi Stunting atau Gammara”NA dicanangkan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Kab. Enrekang dan Kab. Bone. Dua kabupaten ini sebagai kabupaten lokus menurunkan konselor gizi, sebagai pendamping desa untuk memberi kesadaran kepada keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Pengalaman pendampingan stunting di desa lokus diharapkan menghasilkan inovasi yang akan direplikasikan pada kabupaten lainnya. Pada tahun 2020 ini kabupaten lokus di Sulsel bertambah 9 kab/kota, sehingga jumlah kabupaten secara keseluruhan menjadi 11 kab di Sulsel. Guna mengorganisir pengalaman-pengalaman lapangan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel mengadakan serial Webinar dengan menghadirkan akademisi dan praktisi di bidangnya.

Pada seri Webinar pertama yang dilakukan hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Soetrisno dan Kabupaten Bone Hj. Andi Kasmah Padjalangi, serta Prof Arlin Adam Sebagai tim konsultan percepatan penanganan stunting Provinsi Sulsel.

Moderator Webinar ini Dr. Andi Alim, S. KM, M. Kes. Acara Webinar dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel, H. Moh. Husni Thamrin, S.KM., M. Kes. 397 peserta Webinar berasal dari seluruh wilayah di Indonesia

Prof. Arlin Adam dalam paparannya mengemukakan model Kuadran Sosial yang diformulasikan dari pengalaman lapangan dengan konsep-konsep ilmu sosial kesehatan.

Menurut Prof Arlin Adam, yang merupakan Guru Besar Bidang Promosi Kesehatan, Kuadran Sosial merupakan model pendampingan stunting yang menekankan gerak pendampingan dalam 3 arah. Yaitu arah horizontal dengan sasaran keluarga 1.000 HPK, gerak vertikal sasarannya pemerintah desa dan kecamatan, serta gerak diagonal sasaran penggerakan stakeholder.

“Kuadran merepresentasi ruang pendampingan memanfaatkan potensi desa untuk menggeser posisi keluarga 1.000 HPK dari beresiko menjadi aman,” terang Prof Arlin.

Lebih lanjut, Prof Arlin Adam mengharapkan agar model ini bisa disempurnakan dengan mengakomodir berbagai pandangan dari ahli dan para pendamping lapangan, sehingga modelingnya memudahkan kabupaten lain dalam mereplikasi penanganan stunting di wilayahnya.

Prof Arlin optimis jika model kuadran sosial stunting diterapkan secara terencana, maka Sulsel mampu menurunkan angka stunting dari sekitar 40% menjadi 14% pada tahun 2023.

Penulis : Andi Alim

Editor. : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Buka Ruang bagi Talenta Al-Qur’an, MTQ Makassar 2026 Hadir dengan Audisi Terbuka

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) resmi membuka pendaftaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Makassar Tahun 2026. Berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, MTQ kali ini dikemas dalam bentuk audisi terbuka yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat, Kabupaten/Kota di 24 Daerah untuk berpartisipasi. “Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 31 […]

Read more
Makassar SULSEL

JMSI Sulsel Hadirkan Ketua KPI Pusat Bincang-Bincang Revisi UU Penyiaran

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran menjadi perhatian serius Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia Sulawesi Selatan atau JMSI Sulsel. JMSI Sulsel pun mengundang khusus Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Hasrul Hasan, mendiskusikan isu-isu aktual RUU tentang perubahan ketiga UU nomor 32 tahun 2002 tersebut. Hasrul Hasan hadir langsung di Kantor JMSI […]

Read more
Makassar SULSEL

Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN, Gubernur Sulsel Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN 2027 untuk pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk pembiayaan gaji PPPK daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Gubernur Andi Sudirman menilai […]

Read more