Umumkan Hasil Quick Count Sebelum Pukul 15.00 Wib Bisa Dipenjara

JAKARTA,EDELWEISNEWS.COM – Rabu 17 April 2019 bisa dibilang akan jadi hari bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hari itu akan Diselenggarakan Pemilu 2019 di seluruh penjuru tanah Air. Pemilu tersebut akan memilih capres dan cawapres, anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih dapat mendatangi TPS tempat mereka terdaftar.

Proses pencoblosan akan dimulai sejak pagi.
Pada Selasa (16/4), anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan, pencoblosan surat suara di TPS dilaksanakan pada Rabu 17 April mulai 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Setelah pemungutan suara selesai, baru dilakukan proses penghitungan suara.

“Penghitungan suara di TPS dilaksanakan mulai jam 13.00 setelah proses pemungutan suara selesai,” kata Hasyim.

Sedangkan hasil penghitungan suara baru bisa diumumkan pada pukul 15.00 WIB. Aturan ini telah ditulis dalam UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Pertama pada Pasal 449 ayat (2) diatur mengenai survei dan jajak pendapat pemilu. Bunyi pasal itu yakni: Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Sedangkan aturan pengumuman quick count bisa dilakukan setelah pukul 15.00 WIB diatur dalam Pasal 449 ayat 5. Bunyi pasal itu yakni: Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

Bagi pelanggar ketentuan ini bisa mendapat sanksi denda dan pidana penjara. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 540 ayat 2. Adapun bunyi pasal itu yakni: Pelaksanaan kegiatan perhitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil perhitungan cepat sebelum 2 jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000.

Aturanquick count ini dibuat Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga proses pemungutan suara di wilayah yang acuan waktunya lebih lambat. Seperti diketahui, bahwa pembagian wilayah di Indonesia, Waktu Indonesia Timur (WIT) lebih cepat penyelenggaraan pemilu dua jam sebelum WIB dan Waktu Indonesia Tengah (Wita) lebih cepat satu jam dibanding WIB.

“Kalau itu dilakukan (hitung cepat), beberapa wilayah di Indonesia (masih) ada yang belum selesai melakukan penghitungan suara,” kata Majelis Hakim di gedung MK Jakarta Pusat. (Bri)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jakarta Nasional TNI / POLRI

Inilah Pesan Kapolri dan Panglima TNI kepada Capaja TNI-Polri

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024). Kapolri dalam kesempatan kali ini menekankan agar capaja menjadi perwira yang Presisi (Predektif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan). Perwira sejati yang dapat diandalkan untuk […]

Read more
Jakarta Nasional Wajo

Pj. Bupati Wajo : Arahan Presiden, Daerah harus Adaptif dan Berinovasi

JAKARTA, EDELWEISNEWS COM – Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sekaligus Apkasi Otonomi Expo 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7/2024). Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menghadapi periode lima tahun yang penuh tantangan, termasuk krisis kesehatan, ekonomi, pangan, keuangan, hingga krisis kemanusiaan. “Kita patut bersyukur […]

Read more
Jakarta Nasional

SMSI Dorong Pemerintah Tingkatkan Keamanan Data dari Serangan Siber

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendorong pemerintah Indonesia untuk meniru langkah negara-negara maju dalam memperkuat sistem keamanan siber. Ketua Umum SMSI, Firdaus menekankan pentingnya memiliki infrastruktur digital yang tangguh dan responsif di tengah ancaman siber yang tidak bisa diprediksi. “Kita harus mengimplementasikan strategi keamanan siber yang komprehensif, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor […]

Read more