Dinas Sosial Makassar Gelar Pendampingan Sosial PKH

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Dr. Mukhtar Tahir, M.Pd didampingi Kepala Bidang PBJKS, Burhanuddin Ghalib, SE, MM dan Kepala Seksi JKS, La Heru, S.Sos, M.Si menghadiri kegiatan Pendampingan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019. Acara digelar di Hotel Grand Celino Makassar, Rabu (18/9/2019).

Kegiatan diselenggarakan oleh Bidang PBJKS Dinas Sosial Kota Makassar dan dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Untuk memberi penjelasan terkait PKH, hadir sebagai narasumber Parmodes dari Dinas Sosial Provinsi dan Korwil PKH Rahman.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. PKH juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).

Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

  1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH,
  2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH,
  3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH.

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah menetapkan lokasi uji coba program PKH dan dimulai sejak tahun 2007. Lokasi penyelenggaraannya dijalankan di 7 Provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur), 48 Kabupaten/Kota, dan melayani 387.928 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Tahun 2011, PKH dikembangkan di 25 Provinsi, 118 Kabupaten/Kota, dan melayani 1,1 juta RTSM. PKH akan dilaksanakan di seluruh Provinsi dan jumlah peserta PKH akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh Keluarga Sangat Miskin atau KSM, dengan menyesuaikan kemampuan negara.

Penulis : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Perkuat Komitmen Penghapusan Pekerja Anak, LPA Sulsel Audiensi dengan Kadis Pendidikan Makassar

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, S.STP., M.Si, Senin (2/11/2026). Audiensi tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam mendukung program penghapusan pekerja anak di Kota Makassar, khususnya melalui pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Dalam pertemuan tersebut, LPA Sulawesi Selatan […]

Read more
Gowa SULSEL TNI / POLRI

Pastikan Proses Hukum Berjalan Aman, Polresta Gowa Turunkan Personel Pengamanan

GOWA, EDELWEISNEWS.COM – Polresta Gowa menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengamanan pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Perumahan Citra Garden Gowa, Cluster Primera Blok J1/18, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selasa (3/11/2026). Pengamanan tersebut dilaksanakan guna memastikan seluruh tahapan eksekusi berjalan aman, tertib, dan kondusif, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan […]

Read more
Makassar SULSEL

KPK dan Pemkot Makassar Perkuat Sinergi, Kawal Anggaran hingga Pelayanan Publik

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Penguatan ini menyasar seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari kepala dinas, camat hingga lurah, untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih, transparan, serta akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi […]

Read more