Gubernur Tekankan Penyediaan Akses, Fasilitas dan Daya Tampung Sekolah

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Senin (19/8).

Nurdin Abdullah menyebutkan aset paling berharga bagi bangsa Indonesia adalah generasi yang terdidik dengan baik.

“Kita tentu menyadari betul, bahwa Allah memberikan negara kepada kita negara yang sangat makmur, dan negara yang kaya raya. Sumber daya alam yang melimpah, tentu ini bukan modal satu-satunya untuk kita mensejahterakan rakyat,” kata Nurdin Abdullah.

Nurdin mencontohkan, begitu banyak negara yang minim sumber daya alam. Tetapi, mampu tumbuh dengan memberikan kesejahteraan yang seadil-adilnya pada rakyatnya.

Pada rakor NA menekankan pentingnya memberikan akses yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas-fasilitas pendukung pendidikan. Selain itu perlu memperhatikan zonasi dan daya tampung sekolah.

Nurdin memaparkan, Sulsel dengan 24 kabupaten/kota, memiliki 330 pulau. Salah satu kesulitan yang dihadapi terkait pelaksanaan UNBK yakni masyarakat yang ada di pulau harus berhari-hari menggunakan alat transportasi laut sederhana.

“Mengarungi lautan yang ganas, bahkan tiga hari tiga malam. Bisa dibayangkan apakah mereka akan stabil mengikuti UNBK,” sebutnya.

Sementara terkait fasilitas pendukung, disampaikannya, masih banyak kasus, sekolah harus meminjam komputer dari orang tua siswa. Ini tantangan yang besar untuk menyiapkan seluruh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di seluruh sekolah.

Kemudian, terkait daya tampung SMA juga harus duduk bersama merencanakan dengan baik dan mencari solusinya. Terutama mengantisipasi ketika menghadapi ujian.

“Sekolah lanjutan sudah harus dipersiapkan, kasihan orang tua mondar-mandir mencarikan sekolah untuk anaknya,” ujarnya.

Apalagi dengan sistem zonasi yang dinilainya sudah sangat bagus. Namun Nurdin menekankan, kepala sekolah konsisten untuk membangun sistem sehingga tidak salah menerima.

“Jujur saja beberapa keluhan dari masyarakat ada yang jarak 50 meter, 100 meter (dari sekolah) tetapi tidak diterima di sekolah tersebut. Ini pengalaman yang tidak boleh terulang lagi,” ujarnya.

Gubernur menekankan kuncinya adalah menghadirkan kepala sekolah yang punya nurani, untuk menjadikan sekolah-sekolah favorit, bukan hanya satu dua yang favorit tetapi semua menjadi favorit. Sehingga sistem zonasi itu tidak lagi menjadi pilihan.

“Tantangan bagi pemerintah daerah, zonasi yang hadir agar mengurangi kendaraan lalu lalang di jalan antar anak sekolah, tugas kita adalah membangun akses pejalan kaki,” pungkasnya.

Editor : Salsabila

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL TNI / POLRI

Pangdam XIV/Hsn Terima Kunjungan Silahturahmi Menteri PPN/Kepala Bappenas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno menerima kunjungan silahturahmi dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Dr. Rachmat Pambudy bersama rombongan, bertempat di Ruang Tamu Pangdam, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (17/6/2025). Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama rombongan ini disambut hangat oleh Pangdam beserta sejumlah Pejabat Utama […]

Read more
Makassar SULSEL

Harga Pangan Lebih Murah, Pemprov Sulsel Gelar GPM di Kandea 2

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya konkret menekan harga pangan dan menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pokok.  Kegiatan ini digelar pada Selasa (17 Juni 202 tepatnya di dekat Masjid Nurul Jamaah, Jalan Kandea 2, Kota Makassar. Wilayah ini berada di Kecamatan Bontoala yang merupakan […]

Read more
Makassar SULSEL

Tuntutan Pembayaran Gaji Hayat Gani ke Pemprov Tidak Sesuai Aturan, Begini Penjelasan Jufri Rahman

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pernyataan Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov), Abdul Hayat Gani yang mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menyelesaikan hak-haknya sebagai aparatur sipil negara, dinonaktifkan pada akhir 2022, dan dirinya belum menerima gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain.  Adapun total gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan selama ia dinonaktifkan disebutkan mencapai Rp8.038.270.000. Pernyataan Hayat Gani ini mendapat tanggapan […]

Read more