Pansus LKPJ DPRD Makassar Tunda Pembahasan, Sejumlah OPD Dinilai Terlambat Serahkan Data

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Makassar menunda pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, usai sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menyerahkan dokumen capaian program dan serapan anggaran menjelang rapat berlangsung.

Adapun OPD yang hadir dalam pembahasan tersebut di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Ketua Pansus LKPJ DPRD Makassar, Basdir menjelaskan, penundaan dilakukan agar anggota pansus memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan mendalami laporan yang disampaikan masing-masing OPD.

Menurutnya, dokumen seharusnya sudah diserahkan minimal satu atau dua hari sebelum rapat, sehingga anggota dewan bisa melakukan kajian lebih awal terhadap materi yang akan dibahas.

“Seharusnya satu atau dua hari sebelumnya itu sudah memasukkan laporannya masing-masing, supaya teman-teman DPRD ada kesempatan untuk mendalami,” ujar Basdir usai rapat.

Ia mengatakan, kondisi di lapangan membuat anggota pansus kesulitan melakukan pendalaman lantaran laporan baru diserahkan sesaat sebelum rapat dimulai.

“Seperti tadi misalnya, apa yang kita mau dalami? Datang, baru kasih masuk. Sehingga kami berinisiatif, kita tunda,” katanya.

Meski demikian, Pansus tetap memberikan kesempatan kepada OPD untuk memaparkan poin-poin utama dari laporan kinerja masing-masing. Namun pembahasan detail akan dilakukan setelah seluruh anggota pansus mempelajari dokumen secara menyeluruh.

“Kita tetap kasih kesempatan untuk membacakan poin-poin utamanya, tetapi kami minta waktu untuk melakukan pendalaman. Jadi kami di Pansus LKPJ akan mempelajari baik-baik laporan itu, setelah itu beberapa hari ke depan kita akan panggil lagi,” jelasnya.

Basdir mengakui, secara umum laporan yang dipresentasikan menunjukkan capaian yang cukup tinggi, bahkan beberapa OPD mengklaim realisasi mencapai 80 hingga 100 persen.

“Kalau kita dengar tadi presentasenya lumayan tinggi, antara 80 sampai 100 persen, bahkan ada yang lebih. Tapi kan kita belum tahu secara detail karena belum baca baik-baik,” tambahnya.

Saat ditanya OPD mana saja yang hadir, Basdir menyebut beberapa dinas strategis turut mengikuti rapat, termasuk Dinas Pariwisata yang dihadiri langsung oleh kepala dinasnya.

“Tadi ada Pariwisata, Perdagangan, Koperasi, ada Bapenda. Kalau laporan sih bagus, tapi kita harus baca dulu baik-baik,” tutupnya.

Pansus LKPJ DPRD Makassar memastikan pembahasan akan kembali dijadwalkan setelah seluruh agenda OPD lainnya rampung dan hasil pendalaman anggota dewan selesai dilakukan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Tanpa Penertiban, Warga Tamalanrea Bongkar Mandiri 6 Lapak di Atas Drainase

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Di tengah upaya menghadirkan wajah kota yang bersih, tertata, dan estetis, langkah nyata justru lahir dari inisiatif masyarakat itu sendiri. Di wilayah RW 05 Tamala’lang, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, para pemilik lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) secara sukarela melakukan pembongkaran bangunan yang selama ini berdiri di atas saluran drainase. Tanpa menunggu penertiban, […]

Read more
Makassar SULSEL

Kapolres Gowa Ikuti Anev Program Ketahanan Pangan Polri Secara Virtual

GOWA, EDELWEISNEWS COM – Kapolres Gowa Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si mengikuti Zoom Meeting Analisa dan Evaluasi (Anev) dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Robinkar SSDM Polri, Senin (4/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H dan diikuti jajaran kepolisian dari seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini, Kapolres Gowa […]

Read more
Makassar SULSEL

Pemprov Sulsel Tegaskan Irigasi Bontorihu Bukan Kewenangan Provinsi, Sinergi Lintas Pemerintah Tetap Dilaksanakan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa proyek pembangunan irigasi di Lingkungan Bontorihu, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penegasan ini disampaikan menyusul pemberitaan salah satu media daring yang menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari kewenangan Pemprov Sulsel. Dalam […]

Read more