PB HMI Nilai Keputusan Menteri ESDM Terkait Blok Corridor Langgar Konstitusi dan Berpotensi Korupsi

JAKARTA,EDELWEISNEWS.COM – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menolak keras keputusan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang memperpanjang kontrak karya Connoco Phillips terhadap pengelolaan Blok Corridor di Sumatera Selatan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Bidang PSDA PB HMI, Hasan Basri Baso. Katanya, keputusan Menteri ESDM tersebut merugikan negara dan menyalahi konstitusi Indonesia.

“Dampak dari keputusan Menteri ESDM terkait perpanjangan kontrak karya pengelolaan Blok Corridor oleh Connoco Phillips tentunya akan merugikan negara, dikarenakan masa kontrak karya blok tersebut akan berakhir pada tahun 2023. Harusnya pengelolaannya dikembalikan kepada Pertamina selaku bagian dari BUMN,” tegasnya.

Hasan melanjutkan, tindakan yang dilakukan Menteri ESDM tersebut telah mencederai amanah UUD 1945 Pasal 33 dan Keputusan MK No. 36/PUU-X/2012 tentang Wilayah Kerja Migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara.

Hasan menilai bahwa keputusan menteri ESDM Ignasius Jonan dapat menimbulkan polemik diakhir masa pemerintahan Jokowi – JK.

“Apa yang dilakukan oleh Menteri ESDM dengan memberikan perpanjangan kontrak kepada Connoco Phillips dalam pengelolaan Blok Corridor akan menimbulkan polemik diakhir masa pemerintahan Jokowi – JK. Tentunya kami dari PB HMI mempertanyakan keputusan tersebut,” ujarnya.

Hasan juga menganggap Keputusan Menteri ESDM tersebut berpotensi menimbulkan praktek korupsi.

“Keputusan Menteri ESDM dapat menjadi lahan praktek korupsi yang sudah pasti akan merugikan negara. Oleh karena itu, kami dari PB HMI menganggap bahwa apa yang dilakukan Ignasius Jonan harus dibatalkan dan KPK harus segera melakukan pemeriksaan terhadap Jonan dan seluruh pihak yang terkait pada keputusan tersebut,” lanjutnya.

Hasan pun meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak mengindahkan Keputusan Menteri ESDM dan mengevaluasi kinerja menteri tersebut.

“Selaku fungsionaris PB HMI, dengan tegas saya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan keputusan Menteri ESDM dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kementerian ESDM hingga ke SKK Migas sebagai bagian dari Kementerian ESDM,” punngkasnya.

Sekedar diketahui tanggal 22 Juli 2019, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyepakati perpanjangan kontrak karya pengelolaan Blok Corridor oleh Connoco Phillips yang akan berakhir pada bulan Desember 2023 dan diperpanjang hingga tahun 2043.

Penulis : Adi Summit

Editor. : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jakarta Nasional

Garuda Asta Cita Nusantara Salurkan Bantuan Kemanusiaan kepada Korban Kebakaran

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Kegiatan aksi peduli Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) diberikan kepada korban kebakaran di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (22 Desember 2024). Aksi kemanusiaan yang dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ini didedikasi buat semua ibu di tanah air. Selain bantuan paket sembako, Garuda Asta Cita Nusantara juga memberikan bantuan koordinasi untuk […]

Read more
Jakarta Nasional

Peringati Hari Ibu, Wanita Tani Indonesia HKTI Diskusi Peran Perempuan Petani dalam Ketahanan Pangan dan Pembangunan Bangsa

SERANG, EDELWEISNEWS.COM – Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Wanita Tani Indonesia HKTI duduk bersama dalam acara diskusi tematik dengan tema “Perempuan Petani, Pilar Ketahanan Pangan dan Pembangunan Bangsa” di Kota Serang, Banten, Serang (19 Desember 2024). Dalam laporan Ketua Panitia Athea Sarastiani mengungkap, bahwa acara ini dihadiri oleh lebih dari 167 peserta, yang terdiri pengurus […]

Read more
Jakarta Nasional

Presiden Prabowo Subianto Apresiasi Mekanisme Pengendalian Inflasi di Tanah Air

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap mekanisme pengendalian inflasi, yang dinilainya sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (9 Desember 2024), Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya melanjutkan mekanisme tersebut. “Saya minta […]

Read more