PB HMI Nilai Keputusan Menteri ESDM Terkait Blok Corridor Langgar Konstitusi dan Berpotensi Korupsi

JAKARTA,EDELWEISNEWS.COM – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menolak keras keputusan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang memperpanjang kontrak karya Connoco Phillips terhadap pengelolaan Blok Corridor di Sumatera Selatan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Bidang PSDA PB HMI, Hasan Basri Baso. Katanya, keputusan Menteri ESDM tersebut merugikan negara dan menyalahi konstitusi Indonesia.

“Dampak dari keputusan Menteri ESDM terkait perpanjangan kontrak karya pengelolaan Blok Corridor oleh Connoco Phillips tentunya akan merugikan negara, dikarenakan masa kontrak karya blok tersebut akan berakhir pada tahun 2023. Harusnya pengelolaannya dikembalikan kepada Pertamina selaku bagian dari BUMN,” tegasnya.

Hasan melanjutkan, tindakan yang dilakukan Menteri ESDM tersebut telah mencederai amanah UUD 1945 Pasal 33 dan Keputusan MK No. 36/PUU-X/2012 tentang Wilayah Kerja Migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara.

Hasan menilai bahwa keputusan menteri ESDM Ignasius Jonan dapat menimbulkan polemik diakhir masa pemerintahan Jokowi – JK.

“Apa yang dilakukan oleh Menteri ESDM dengan memberikan perpanjangan kontrak kepada Connoco Phillips dalam pengelolaan Blok Corridor akan menimbulkan polemik diakhir masa pemerintahan Jokowi – JK. Tentunya kami dari PB HMI mempertanyakan keputusan tersebut,” ujarnya.

Hasan juga menganggap Keputusan Menteri ESDM tersebut berpotensi menimbulkan praktek korupsi.

“Keputusan Menteri ESDM dapat menjadi lahan praktek korupsi yang sudah pasti akan merugikan negara. Oleh karena itu, kami dari PB HMI menganggap bahwa apa yang dilakukan Ignasius Jonan harus dibatalkan dan KPK harus segera melakukan pemeriksaan terhadap Jonan dan seluruh pihak yang terkait pada keputusan tersebut,” lanjutnya.

Hasan pun meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak mengindahkan Keputusan Menteri ESDM dan mengevaluasi kinerja menteri tersebut.

“Selaku fungsionaris PB HMI, dengan tegas saya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan keputusan Menteri ESDM dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kementerian ESDM hingga ke SKK Migas sebagai bagian dari Kementerian ESDM,” punngkasnya.

Sekedar diketahui tanggal 22 Juli 2019, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyepakati perpanjangan kontrak karya pengelolaan Blok Corridor oleh Connoco Phillips yang akan berakhir pada bulan Desember 2023 dan diperpanjang hingga tahun 2043.

Penulis : Adi Summit

Editor. : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional News Papua

510 Personel Gabungan Dikerahkan Cari Iptu Tomi yang Hilang Saat Kejar KKB

TELUK BINTUNI, EDELWEISNEWS.COM – Sebanyak 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari Iptu Tomi Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, yang hilang selama empat bulan saat operasi pengejaran KKB di Papua Barat. Apel gelar pasukan Operasi Moskona AB 2025 digelar di Mapolres Teluk Bintuni, Selasa (22/4/2025), dipimpin Kapolda Papua Barat, Irjen Johnny Eddizon Isir. […]

Read more
Jakarta Nasional News

Wakil Ketua Komisi III DPR Apresiasi Pengungkapan Penyelundupan Sabu Jaringan Internasional oleh Polri

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengapresiasi Bareskrim Polri yang membongkar kasus penyelundupan ratusan kilogram sabu dari jaringan internasional Malaysia-Indonesia di Aceh. Ia menilai Polri konsisten dan serius dalam menegakkan hukum. “Tentu kita sangat apresiasi langkah cepat dan terukur yang dilakukan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dalam menggagalkan penyelundupan 192 kilogram sabu […]

Read more
Jakarta Nasional

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas dengan Menteri Kabinet Merah Putih, Ini yang Dibahas

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada SeninĀ (7/4/2025). Rapat tersebut membahas perkembangan situasi ekonomi global dan strategi respons pemerintah, termasuk terkait kebijakan tarif Amerika Serikat (AS). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi […]

Read more